Berita

Pakar ekonomi senior Indef Profesor Didik J Rachbini saat ditemui di kantor Indef, ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (13/12). (Foto: RMOL)

Bisnis

Pakar Soroti Masalah Struktural yang Hambat Investasi Asing ke RI

SENIN, 18 MEI 2026 | 09:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pakar ekonomi Prof. Didik J. Rachbini mengungkap adanya persoalan struktural di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Republik Indonesia (RI).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan di kisaran 5 persen sebenarnya masih dapat didorong melalui peningkatan investasi. Namun, persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dinilai masih menjadi hambatan utama.

“Sekarang ada masalah struktural, masalah daya saing, dan masalah institusi ekonomi nasional. Sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia,” ujar Prof. Didik J. Rachbini kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 18 Mei 2026.


Rektor Universitas Paramadina itu menilai capaian investasi asing Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

“Secara relatif dibandingkan negara lain, Indonesia kalah telak. Investasi asing yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 1,8 persen terhadap PDB (produk domestik bruto), sehingga masuk kategori tidak memadai,” tuturnya.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF tersebut kemudian membandingkan capaian investasi asing Indonesia dengan beberapa negara tetangga.

“Investasi asing yang masuk ke Vietnam mencapai 4,2 persen, Malaysia 3,7 persen, dan Singapura 27,8 persen,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya