Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. (Foto: YouTube Setkab)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didesak untuk tidak bermain aman dalam menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto.
Transparansi hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan dinilai krusial untuk membuktikan pidato Presiden Prabowo bukan sekadar retorika politik.
Desakan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menanggapi sinyal hijau yang diberikan Kepala Negara kepada lembaga pengawas eksternal pemerintah tersebut.
"Tentunya secara adab dan etika kepala BPKP sudah menjalankan dan menyampaikan kepada pimpinannya," ujar Hari Purwanto kepada
RMOL, Minggu, 17 Mei 2026.
Namun demikian, Hari mengingatkan bahwa publik tidak boleh hanya disuguhi pidato normatif tanpa kejelasan hasil kerja konkret dari BPKP. Lembaga ini ditantang untuk berani membuka kepada masyarakat sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan.
"Jika secara terbuka Presiden menyampaikan pidatonya di muka umum dan secara terang-terangan mempersilakan BPKP melakukan pemeriksaan orang-orang dianggap dekat dengan dirinya, maka BPKP perlu membuka kepada publik perihal hasil pemeriksaannya," terang Hari.
Menurut Hari, keterbukaan ini sangat penting agar publik dapat mengukur keseriusan negara dalam menegakkan prinsip pengawasan yang objektif dan bebas intervensi.
"Agar efek pidato Presiden yang secara terbuka ini juga terbukti dan terukur atas kinerja yang dilakukan BPKP," tegasnya.
Sebaliknya, apabila BPKP justru terlihat ragu atau ewuh pakewuh menyentuh lingkaran dalam istana, maka lembaga tersebut dinilai gagal menjawab tantangan membersihkan birokrasi.
“Jangan malah sebaliknya, kalau BPKP ragu mending mundur aja," pungkas Hari.
Presiden Prabowo sebelumnya memberi ruang kepada BPKP untuk tetap memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan, termasuk pejabat di lingkaran Istana.
Hal itu ia tegaskan setelah membocorkan percakapan dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang meminta petunjuk untuk melakukan pemeriksaan pejabat-pejabat di lingkaran Prabowo.
"Dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan enggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegas Prabowo.
