Berita

Dr. Rasminto (kedua dari kiri). (Foto: Dokumentasi MPSI)

Nusantara

Akademisi:

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

MINGGU, 17 MEI 2026 | 03:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia, Dr. Rasminto, mengingatkan pentingnya legitimasi ilmiah dalam pelaksanaan riset advokasi agar hasil kajian mampu menjadi dasar kuat dalam mendorong perubahan kebijakan publik.

Hal tersebut disampaikan Rasminto saat menjadi narasumber dalam pelatihan riset advokasi yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Graha MPSI, Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, 15 Mei 2026.

Menurut dia, advokasi tanpa basis data dan analisis yang kuat berpotensi hanya menjadi opini yang sulit memengaruhi pengambil kebijakan.


“Advokasi membutuhkan legitimasi ilmiah. Data harus menjadi fondasi utama dalam memperjuangkan perubahan kebijakan,” kata Rasminto dalam keterangan yang redaksi di Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia menjelaskan, riset advokasi tidak cukup hanya mengandalkan opini atau asumsi, tetapi harus melalui tahapan pengumpulan data, validasi, verifikasi, hingga analisis kebijakan dan regulasi secara komprehensif.

Rasminto menuturkan, para peneliti advokasi juga dituntut mampu membaca arah kebijakan secara kritis, termasuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap masyarakat serta melihat celah implementasi di lapangan.

“Sering kali persoalan muncul bukan pada regulasinya saja, tetapi pada implementasinya, seperti lemahnya pengawasan, minimnya anggaran, hingga buruknya koordinasi antar lembaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya triangulasi data agar hasil riset tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun sosial.

Lanjut dia, integritas peneliti menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas advokasi yang dilakukan.

“Kejujuran data, perlindungan informan, dan orientasi pada kepentingan publik harus menjadi prinsip utama dalam riset advokasi,” ucapnya.

Ia mengatakan, rekomendasi kebijakan yang baik harus realistis, terukur, solutif, serta mudah dievaluasi agar benar-benar dapat diimplementasikan.

“Riset advokasi bukan hanya mencari data, tetapi harus memperjuangkan perubahan yang berbasis kebutuhan masyarakat,” pungkas Rasminto.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya