Berita

Ilustrasi

Politik

Sarbumusi Minta Kejagung Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Program MBG

SABTU, 16 MEI 2026 | 18:23 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung diminta untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menyusul sejumlah kasus keracunan siswa siswi akibat makanan yang dikonsumsi, terjadi di sejumlah sekolah.

Pandangan itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Sarbumusi), Muhtar Said terkait persoalan MBG belakangan ini.


"MBG itu menggunakan anggaran-anggaran negara apalagi melalui APBN pula. Nah semestinya ketika ada kejadian-kejadian keracunan di sekolah akibat makanan MBG itu berarti kan ada potensi penyelewengan di situ," kata Said kepada wartawan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Said yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), menyinggung asas dominus litis yang melekat pada institusi Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana. Ini dinilai bisa mengungkap dugaan penyelewengan dana.

"Di situlah pemerintah atau jaksa melakukan penetrasi terhadap penindakan-penindakan atas dugaan adanya penyelewengan dana-dana MBG. Jaksa kan mempunyai asas dominus litis, penguasa perkara pidana," kata Said.

Di sisi lain, Said juga mengakui program MBG pada dasarnya membawa dampak positif karena membuka lapangan kerja melalui ribuan dapur umum yang tersebar di berbagai daerah. 

"Saya sangat senang sekali ketika mendengar dapur umum beberapa ribu itu ternyata memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Itu fakta dan saya juga sangat senang sekali. Tetapi ada hal yang harus kita kritisi," demikian Said.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya