Berita

Ilustrasi

Politik

Sarbumusi Minta Kejagung Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Program MBG

SABTU, 16 MEI 2026 | 18:23 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung diminta untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menyusul sejumlah kasus keracunan siswa siswi akibat makanan yang dikonsumsi, terjadi di sejumlah sekolah.

Pandangan itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Sarbumusi), Muhtar Said terkait persoalan MBG belakangan ini.


"MBG itu menggunakan anggaran-anggaran negara apalagi melalui APBN pula. Nah semestinya ketika ada kejadian-kejadian keracunan di sekolah akibat makanan MBG itu berarti kan ada potensi penyelewengan di situ," kata Said kepada wartawan, Sabtu, 16 Mei 2026.

Said yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), menyinggung asas dominus litis yang melekat pada institusi Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana. Ini dinilai bisa mengungkap dugaan penyelewengan dana.

"Di situlah pemerintah atau jaksa melakukan penetrasi terhadap penindakan-penindakan atas dugaan adanya penyelewengan dana-dana MBG. Jaksa kan mempunyai asas dominus litis, penguasa perkara pidana," kata Said.

Di sisi lain, Said juga mengakui program MBG pada dasarnya membawa dampak positif karena membuka lapangan kerja melalui ribuan dapur umum yang tersebar di berbagai daerah. 

"Saya sangat senang sekali ketika mendengar dapur umum beberapa ribu itu ternyata memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Itu fakta dan saya juga sangat senang sekali. Tetapi ada hal yang harus kita kritisi," demikian Said.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya