Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Politik

Ketergantungan pada Jokowi Bisa Jadi Bumerang bagi PSI di 2029

SABTU, 16 MEI 2026 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketergantungan Joko Widodo terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi menjadi bumerang menjelang Pemilu Legislatif 2029.

Hal itu mencuat setelah beredar informasi bahwa Jokowi telah pulih 99 persen dan akan mulai berkeliling Indonesia pada Juni 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Jokowi akan ikut membesarkan PSI di berbagai daerah.

Sebelumnya, dalam Rakernas PSI di Makassar pada 31 Januari 2026, Jokowi memang menyatakan siap bekerja serius untuk membesarkan partai tersebut dengan turun langsung ke masyarakat.


Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai PSI saat ini masih sangat bergantung pada figur Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas partai. Menurutnya, hingga kini belum ada kader PSI yang memiliki daya tarik elektoral kuat, termasuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

“Ketergantungan terhadap Jokowi semakin besar karena hingga saat ini elektabilitas PSI masih rendah. Hasil survei terakhir, elektabilitas PSI hanya 1,2 persen,” ujar Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 16 Mei 2026.

Padahal, lanjut Jamiluddin, Kaesang bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali dan jajaran pengurus partai telah berkeliling Indonesia untuk melakukan konsolidasi politik. PSI bahkan sempat menyebut Jawa Tengah dan Makassar akan menjadi basis utama partai berlambang gajah tersebut.

“Nyatanya petinggi PSI tak mampu mengerek elektabilitas partainya. Karena itu, PSI tampaknya tinggal berharap pada Jokowi agar mimpinya ke Senayan dapat terwujud,” katanya.

Namun demikian, Jamiluddin menilai strategi tersebut sangat spekulatif. Ia menilai pengaruh politik Jokowi saat ini tidak lagi sebesar beberapa tahun lalu karena masa keemasannya mulai memudar.

“Jokowi bukan lagi sosok yang mampu menghipnotis anak bangsa untuk berpihak kepadanya. Jokowi saat ini adalah sosok kontroversial, termasuk terkait ijazahnya,” ujarnya.

Menurut Jamiluddin, dukungan loyalis Jokowi saat ini juga belum tentu cukup kuat untuk mendongkrak elektabilitas PSI secara nasional. Bahkan, terlalu mengandalkan Jokowi justru berisiko memunculkan antipati publik terhadap PSI.

“Berharap pada Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PSI tampaknya akan berujung pada kekecewaan. Kehadiran Jokowi ke penjuru tanah air membawa panji-panji PSI bisa jadi malah menjadi bumerang,” pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya