Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka (Foto: Dokumen pribadi)
Keluhan Presiden Prabowo Subianto terkait proses perizinan investasi yang bisa molor hingga satu sampai dua tahun mendapat sorotan dari Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka.
Menurut Rieke, lambatnya proses investasi di Indonesia tidak lepas dari persoalan birokrasi yang rumit dan tumpang tindih data antarinstansi.
Di tengah upaya pemerintah mendorong kemudahan berusaha, persoalan data dan koordinasi dinilai masih menjadi penghambat utama masuknya investasi.
Atas dasar itu, pihaknya merekomendasikan Satu Data Indonesia (SDI) lantaran mampu mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Bukan sekadar wacana, ini menjadi fondasi perencanaan pembangunan agar terencana, terukur, dan tepat sasaran.
"Konsep ini dikenal sebagai Evidence?Based Governance, yang hanya bisa bekerja optimal jika tertuang dalam Sistem Pemerintahan Digital yang utuh. Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada "orang dalam" atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan," kata Rieke dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026
Ia menilai pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan RUU Satu Data Indonesia agar memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, ego sektoral dan persoalan tumpang tindih data akan terus menjadi penyebab lambatnya proses investasi di Indonesia.
Ia juga meyakini penerapan SDI dapat menekan praktik pungutan liar sekaligus mempercepat pengurusan izin usaha.
“Saya yakin Presiden Prabowo dengan latar belakang militer sangat memahami pentingnya pembenahan data dasar negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rieke menjelaskan bahwa konsep SDI dirancang untuk menggambarkan kondisi, kebutuhan, dan potensi riil Indonesia, termasuk dalam mendukung investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional dan penguatan industri dalam negeri.
“Data negara beres, izin cepat. Satu Data, Indonesia Bangkit, Maju, Sejahtera,” pungkasnya.
