Berita

Jaringan Aktivis Nusantara Ibrahim berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026. (Foto: Istimewa)

Hukum

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

RABU, 13 MEI 2026 | 19:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jaringan Aktivis Nusantara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bertindak tegas terhadap seorang pengusaha berinisial MS yang tersandung dalam sejumlah perkara korupsi.

"Yang bersangkutan seolah memiliki kekebalan hukum atau impunitas dan secara sistematis selalu berhasil lolos dari jeratan hukum," kata Koordinator Nasional Jaringan Aktivis Nusantara Ibrahim, saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu 13 Mei 2026.

Meski demikian, Ibrahim menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh gentar oleh pengaruh atau beking kekuasaan dari pihak mana pun. 


"Ketegasan KPK saat ini sedang dipertaruhkan," kata Ibrahim.

Ibrahim membeberkan rekam jejak dan indikasi dugaan keterlibatan MS dalam kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Menurut Ibrahim, hal itu pernah secara tegas disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak pada 24 November 2023. 

Fakta persidangan menguak MS adalah pihak yang turut menerima uang dari proyek pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900. Suryo dikatakan menerima uang Rp9,5 miliar dengan istilah 'sleeping fee' dari proyek tersebut.

"Segera tetapkan tersangka baru kasus DJKA," kata Ibrahim.

Penuntasan kasus ini, kata Ibrahim, sangat krusial agar tidak muncul persepsi negatif di masyarakat yang merusak muruah institusi penegak hukum, serta memastikan tegaknya prinsip equality before the law atau kesetaraan di mata hukum. 

Adapun KPK sudah menerima perwakilan Jaringan Aktivis Nusantara melalui humasnya, dan berjanji menindaklanjuti aduan mereka.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya