Narasi mengenai pembangunan di Papua perlu ditempatkan secara objektif, komprehensif, dan berbasis data. Hal ini penting agar publik tidak terjebak pada informasi yang parsial, bias, atau hanya menonjolkan satu sisi persoalan.
Pakar komunikasi sosial politik Universitas Padjadjaran, Rusdin Tahir mengatakan, pembahasan mengenai Papua harus merujuk pada data resmi, termasuk informasi fiskal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kata dia, data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan di Papua, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses ke wilayah-wilayah terpencil.
“Jika kita berbicara tentang Papua, maka pijakannya harus data. Pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk mendukung pembangunan daerah,” ujar Rusdin Tahir kepada wartawan, Rabu 13 Mei 2026.
Ia menilai, kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
“Otonomi Khusus bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan instrumen afirmatif negara untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Rusdin menambahkan, pembangunan Papua tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, unsur keamanan, serta masyarakat sipil perlu bergerak dalam kerangka sinergi yang sama agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Pembangunan Papua tidak bisa dilakukan secara terpisah. Diperlukan sinergi agar pemerataan pembangunan dapat benar-benar dirasakan,” katanya.
Dalam konteks komunikasi publik, Rusdin mengingatkan bahwa Papua harus dipahami secara utuh. Menurutnya, menonjolkan persoalan tanpa melihat capaian pembangunan dapat membentuk persepsi yang tidak seimbang di ruang publik.
“Papua harus dilihat secara objektif dan komprehensif. Ada capaian pembangunan yang nyata, tetapi juga masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Keduanya harus disampaikan secara proporsional,” pungkasnya.
