Presiden Prabowo Subianto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Kamar Dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang berisi keluhan terkait iklim investasi di Indonesia.
Dalam surat yang dilihat redaksi pada Selasa, 12 Mei 2026, para investor China menyoroti sejumlah hambatan yang dinilai semakin membebani dunia usaha.
Dalam surat itu disebutkan adanya regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi serta pemerasan oleh otoritas yang berwenang.
Keluhan juga mengemuka pada kebijakan fiskal dan sektor sumber daya alam, termasuk kenaikan pajak, pembatasan devisa, serta pengetatan industri nikel.
"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan yang menerima investasi dari Tiongkok mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," bunyi surat tersebut.
Dalam salah satu poin paling kritis, surat itu menyebut kebijakan menaikkan harga patokan resmi (HPK) bijih nikel telah memicu lonjakan biaya signifikan hingga 200 persen, menekan operasional perusahaan, hingga mengganggu rantai industri.
"Hal ini tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang ada tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia," tambahnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan perizinan, visa kerja, hingga penegakan hukum kehutanan yang dinilai berlebihan.
"Penegakan hukum kehutanan telah diperketat secara berlebihan. Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan Indonesia telah menjatuhkan denda sebesar 180 juta dolar AS kepada perusahaan-perusahaan investasi Tiongkok dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan yang sah," ungkap mereka.
Kamar Dagang China berharap iklim usaha di bawah pemerintahan Prabowo dapat kembali kondusif dan mendukung keberlanjutan investasi asing di Tanah Air.
Di sisi lain, mereka turut meminta agar mekanisme komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat diperkuat, guna membuka ruang penyelesaian masalah yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.
"Kami yakin bahwa dengan perhatian dan fasilitasi Yang Mulia, kerja sama ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Indonesia akan terus berkembang dengan stabil," pungkasnya.
