KNTI Persiapkan Kader Pemimpin Gerakan Nelayan Se-Indonesia

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)  menyambut usia perjuangannya yang ke-17 tahun dan semakin menancapkan fondasinya untuk menjadi rumah besar bagi perjuangan nelayan di seluruh penjuru negeri. 

Dengan mengundang 50 pemimpin daerah KNTI, Akademi Kepemimpinan Bahari diinisiasi sebagai wadah instrumen kaderisasi pemimpin gerakan nelayan, khususnya nelayan tradisional di Indonesia. 

“Syarat masih terus berdirinya KNTI sebagai rumah besar adalah kalau tiang-tiang pancangnya tetap ada dan dipertahankan, serta menjadi atap yang menaungi kita menuju cita-cita yang kita bayangkan,” ujar Ketua Umum DPP KNTI Dani Setiawan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 11 Mei 2026.

Dalam kesempatan itu, Dani membawakan sesi bertema ‘Sejarah Lahirnya dan Tiang Pancang Gerakan KNTI’.

Dalam pelaksanaaan Akademi Kepemimpinan Bahari angkatan pertama ini,  KNTI berangkat dari realitas-realitas sosial yang dihadapi nelayan-nelayan tradisional yang kerap berhadapan pada perampasan daerah wilayah tangkap.

“Masalah ini patut dilihat sebagai salah satu perwujudan dari persoalan struktural yang masih menjadi salah satu kendala utama dari belum terwujudnya keadilan sosial bagi nelayan, yakni masih rendahnya posisi tawar nelayan dalam forum-forum perencanaan pembangunan di berbagai tingkat.  Hal itulah yang selama ini senantiasa menjadi dasar dari berbagai ketidakadilan sosial dan ekonomi yang kerap mereka alami,” jelas Dani.

Menurutnya, penguatan kepemimpinan nelayan tak lain merupakan langkah strategis untuk mendorong perubahan dari tingkat akar rumput. 

“Nelayan tidak boleh terus menjadi objek kebijakan. Nelayan harus menjadi subjek utama yang mampu memperjuangkan hak atas ruang hidupnya,” tegasnya. 

Wakil Ketua Umum KNTI Sugeng Nugroho dalam forum yang sama, menyatakan pentingnya nelayan memiliki kemampuan dan posisi tawar yang cukup kuat untuk menguasai pembuatan kebijakan-kebijakan di berbagai tingkatan yang ada di negeri ini. 

“Penguatan posisi tawar nelayan dalam hal ini menjadi krusial untuk mewujudkan adanya keterlibatan bermakna nelayan dalam setiap pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang menjamin tak ada seorangpun yang ditinggalkan, termasuk para nelayan tradisional yang selama ini kerap menjadi bagian dari masyarakat yang diklasifikasikan sebagai kelompok miskin ekstrim,” pungkas Sugeng.