TIDAK pernah terlintas di pikiran saya untuk menilai fenomena anomali di kampus. Saya mengenal seorang mahasiswa sebagai pribadi yang bergaya hidup rapi dan modern bahkan cenderung ‘elit,’ dengan gawai seri terbaru miliknya, ternyata ia adalah penerima beasiswa untuk kalangan tidak mampu. Mungkin saja saya terlalu subjektif dalam menilai, dan tidak layak juga untuk menghakimi.
Namun bayangkan bila kondisi orang tuanya benar tidak mampu, maka terlintas pikiran sederhana: bagaimana perasaan orang tua melihat fenomena si anak? Sementara di saat yang bersamaan mereka bekerja keras untuk masa depan anaknya. Tentu harapan umum adalah pendidikan sebagai jalan perubahan atau setidaknya pijakan menuju kehidupan yang lebih baik.
Titik inilah kegelisahan itu muncul. Sebenarnya apakah gaya hidup si anak masih sejalan dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya? Atau justru jalan panjang pendidikan telah jauh dari harapan awalnya?
Saya tidak sedang menghakimi kebijakan beasiswa, pun tidak mengkritik generasi saat ini. Saya sedang membayangkan konteks yang jauh lebih luas, jangan-jangan pada saat ini rakyat berada posisi serupa sebagai ‘orang tua’ menaruh harapan besar. Namun demikian, negara justru berjalan dengan prioritas yang kian sulit dipahami.
Pertanyaan mendasarnya sekarang adalah, apakah kita benar-benar memahami identitas kita sendiri sebagai suatu bangsa? Bagaimana posisi kita saat ini? Masihkah kita mendaki dalam jalur yang kita sepakati bersama, atau justru kita telah tersesat?
Mengamati analogi yang telah dijelaskan di awal, rasa gelisah ini berkaitan langsung dengan konteks identitas bangsa, namun cenderung dilupakan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selayaknya laut yang dideklarasikan oleh Djuanda Kartawidjaja tahun 1957, bukan sekedar ruang geografis. Laut Indonesia adalah identitas, kehidupan, dan juga harapan. Sayang beribu sayang dalam praktik pembangunan, kelautan dan perikanan hanyalah sektor pemanjang barisan visi besar lainnya.
Sedih rasanya bila melihat fakta bahwa laut yang merupakan 2/3 wilayah Indonesia, hanya berkontribusi 2-3 persen saja terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Bisa dikatakan bahwa secara nyata ada jurang yang lebar antara potensi dan realisasi. Paradoks ini tampaknya terus berulang dalam narasi pembangunan kita.
Sudah sering pula didengarkan bahwa sektor perikanan dan kelautan menopang kehidupan jutaan penduduk. Perikanan tangkap sendiri saja, dapat menyerap sekitar 3,2 juta tenaga kerja langsung. Faktanya sekarang memang nelayan Indonesia sebagian besar adalah nelayan kecil, sekitar 96% dari total nelayan dengan sumbangan hanya sekitar 20 persen tangkapan di Indonesia. Nelayan kecil masih berkutat pada tangkapan harian untuk penghasilan harian pula.
Kehidupan nelayan pada dasarnya tidak benar-benar stabil, isu aksesibilitas, ketidakpastian hasil tangkap, fluktuasi biaya operasional merupakan isu yang ditelan setiap malam. Jangankan berpikir untuk naik level, memastikan untuk tetap bertahan dalam perikanan adalah pilihan sulit bagi nelayan. Dengan kata lain, ketergantungan masyarakat pesisir Indonesia terhadap perikanan bukan hanya sekedar sektor ekonomi belaka, namun ruang hidup utama yang perlu diperjuangkan.
Ketidakpastian logistik melaut terutama solar bukan sekedar persoalan teknis. Logistik terutama solar adalah saklar untuk memastikan berangkat melaut atau tidak. Ketika biaya operasional meningkat sementara hasil tangkapan tak menentu, pilihan paling rasional justru adalah tidak melaut. Produksi tertekan, dampaknya segera menjalar pada rapuhnya ekonomi rumah tangga pesisir.
Ketika membayangkan nelayan naik kelas, persoalan yang lebih kompleks justru adalah cerita lain. Nelayan skala menengah tidak sepenuhnya merupakan nelayan mandiri, mereka sangat bergantung pada dukungan modal besar dan sering kali berada dalam jejaring akses yang tidak merata. Nelayan skala menengah juga mendapatkan tekanan, pembatasan wilayah tangkap, regulasi alat tangkap, perizinan yang terpusat, beban fiskal, hingga pembatasan penggunaan solar subsidi. Ketika kondisi ini dibenturkan dengan harga bahan bakar non-subsidi yang terus meningkat, ruang gerak operasional mereka semakin menyempit.
Di atas kertas, kebijakan perikanan nasional sebenarnya membuka peluang peningkatan skala usaha, terutama melalui skema berbasis kuota yang diarahkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun dalam praktiknya, desain kebijakan ini justru memperlihatkan kontradiksi yang sulit diabaikan. Nelayan kecil tetap terjebak dalam keterbatasan jangkauan dan kapasitas, sementara kelompok yang lebih besar memiliki akses terhadap ruang tangkap yang lebih luas, meskipun di saat yang sama juga dibebani berbagai pembatasan.
Ketika nelayan menengah berada dalam tekanan dan nelayan kecil tidak kunjung beranjak, pertanyaan yang muncul menjadi lebih politis: apakah kebijakan ini benar-benar bekerja untuk memperkuat struktur perikanan nasional, atau justru tanpa disadari mempertahankan ketimpangan yang sudah ada?
Fakta lain dari perikanan Indonesia adalah produksi yang tahunan berada pada angka 7,8 juta ton dengan potensi hingga 51 juta ton per tahun atau senilai 31 miliar Dolar AS bila digarap dengan benar. Angka ini cukup fantastis bila ingin benar memastikan munculnya kekuatan strategis nasional terutama ketahanan pangan. Namun tentu tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada pelaku utama, maka angka-angka tersebut hanyalah statistik tanpa makna sosial.
Kembali pada analogi ‘orang tua dan mahasiswa,’ lebih dari setengah masyarakat telah memberikan kesempatan, mandat, sumber daya, bahkan harapan besar kepada negara. Namun, ketika pola pikir dan arah kebijakan jauh dari sektor-sektor fundamental, maka rasanya wajar bila ada pertanyaan: apakah arah pembangunan kita masih sejalan dengan harapan dan jati diri bangsa? Atau telah bergerak demi kepentingan entitas lain?
Tentu saja ambisi menjadi negara maju bukanlah suatu kekeliruan. Namun tanpa adanya kebijakan yang memiliki dampak pada hajat hidup orang banyak, ambisi tersebut mungkin hanya sekedar retorika tanpa pijakan. Kemajuan bukan hanya diukur dari besarnya program, tetapi dari seberapa dalam kebijakan tersebut mampu memastikan mereka yang berperang di garis depan berani bertempur dengan semangat juang yang tinggi.
Mungkin kita perlu jujur dengan diri sendiri dan berpikir kembali dengan cara sederhana: Masihkan kita berjuang sebagai bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya? Masihkan kita menyalakan lilin-lilin kecil di perdesaan? Apakah kita terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan jaring?
Mukti Aprian
Dosen di Departemen
Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada
