Berita

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari. (Foto: RMOL)

Politik

PDIP: Strategi Qodari Dungu

SENIN, 11 MEI 2026 | 21:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dianggap menjadi tidak menunjukan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya, sejak dipimpin oleh Muhammad Qodari yang dikenal kontroversial karena menyuarakan Jokowi 3 periode dan berpasangan dengan Prabowo Subianto pada 2024.

Anggapan tersebut disampaikan Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, bukan karena kontroversi yang dibuat di masa lalu tetapi gagasan Qodari yang mengklaim akan merekrut new media atau homeless media sebagai mitra kerja sama dengan Bakom RI.

"Blunder, amatir, dan dungu langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI melalui Qodari, mengumumkan perekrutan media-media homeless. Itu strategi yang dungu," ujar Guntur dikutip Senin 11 Mei 2026.


Alasannya, Guntur memandang rencana kerja Qodari itu justru terkesan ingin membungkam kekuatan utama new media yang terletak pada narasi organik dan independen.

"?Mereka dipercaya netizen karena dianggap mewakili suara publik yang jujur, bukan pesanan. Begitu Qodari membuka ke publik bahwa mereka direkrut, seketika dia mengubah status mereka dari pengamat kritis menjadi buzzer plat merah," tuturnya. 

Lagipula, Guntur mendapati fakta new media yang disebut-sebut dan diklaim Qodari akan bekerjasama dengan Bakom RI, mengaku tidak ada niatan bekerjasama dengan Bakom RI.

"Kalau benar homeless media itu setuju direkrut, Qodari baru saja menelanjangi calon-calon jubir bayangannya atau PR bayangannya sendiri di depan umum, membuka aib mereka. Bukankah itu tindakan yang bodoh?" ucap Guntur.

"?Tapi ternyata upaya merekrut media-media homeless sangat bermasalah. Beberapa nama besar homeless media disebut oleh Qodari tapi kemudian membantah," sambungnya memaparkan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya