Junta Myanmar Keluhkan Perlakuan Diskriminatif ASEAN

Junta Myanmar melontarkan protes terbuka terhadap ASEAN setelah kembali dikucilkan dalam KTT ASEAN di Filipina pekan lalu.
 
Myanmar menilai blok Asia Tenggara itu telah memperlakukan Myanmar secara tidak adil melalui pembatasan politik yang disebut bersifat diskriminatif terhadap pemerintahan baru Presiden Min Aung Hlaing.

Keluhan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Myanmar pada Senin, 11 Mei 2026, di tengah meningkatnya tekanan diplomatik terhadap rezim militer yang sejak kudeta 2021 menggulingkan pemerintahan sah Aung San Suu Kyi terus menjadi sorotan dunia internasional. 

ASEAN sendiri masih mempertahankan sikap keras dengan menolak pemimpin junta hadir dalam pertemuan tingkat tinggi akibat belum berakhirnya konflik berdarah di negara tersebut.

Dalam pernyataannya, Kemlu Myanmar bersikeras bahwa negaranya telah menunjukkan perkembangan positif setelah pemilu ketat bulan lalu yang mengantarkan pemimpin Junta Min Aung Hlaing menjadi presiden sipil. 

Namun Myanmar menuding beberapa anggota ASEAN sengaja menghalangi pengakuan setara terhadap pemerintahannya. 

“Namun, terlihat bahwa beberapa Negara Anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian Pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara,” bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip dari AFP.

Kritik keras justru datang dari sejumlah negara utama ASEAN. Dalam KTT di Cebu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan belum ada kemajuan apa pun di Myanmar.

Sementara Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan Myanmar belum layak kembali ke meja utama ASEAN karena kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih terjadi.

Perbedaan sikap di internal ASEAN pun makin terlihat. Thailand memilih pendekatan lunak dengan menyambut pemerintahan Min Aung Hlaing demi stabilitas perbatasan, sedangkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia tetap berada di garis depan penolakan terhadap legitimasi junta. 

Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya konsensus ASEAN dalam menangani krisis Myanmar yang telah berlangsung lima tahun tanpa penyelesaian berarti.

Meski mengaku tetap bersabar menghadapi tekanan kawasan, Myanmar menuduh sejumlah negara anggota telah mencampuri urusan internal Myanmar melalui kritik dan tekanan.