Berita

Film Pesta Babi. (Foto: Istimewa)

Publika

Film Pesta Babi Tak Perlu Dilarang-larang

SENIN, 11 MEI 2026 | 12:28 WIB

SEPERTI film "Dirty Vote" yang sampai dua jilid itu, film "Pesta Babi" seharusnya juga dibiarkan, tak perlu dibatas-batasi. 

Justru dibatas-batasi menjadi naik (viral) dan dicari orang, karena ingin tahu saja.

Dicari karena ingin tahu, bukan dijadikan pedoman. Sudah pasti membosankan kayak film "Dirty Vote". 


Film "Pesta Babi" itu sudah lama juga beredar dan biasa-biasa saja. Komunitasnya pasti sudah ada.

Apalagi, pembuatnya sama. Yakni, Dandhy Dwi Laksono. Ia memang konsisten berdiri di garis itu. Tapi, bukan kebenaran mutlak. Itu satu perspektif; satu ideologis; yang layak dihargai; diberi tempat.

Tapi kalau diikuti, belum tentu juga tujuan luhur hidup bersama; berbangsa dan bernegara akan bisa tercapai pada titik kebahagiaan atau kesejahteraan. 

Ia hanya mewakili satu pandangan hidup saja.

Misalnya, pembabatan hutan untuk food estate yang harus ditentang, karena merusak hutan dan lain sebagainya. 

Tapi di sisi lain, tujuan food estate itu sendiri juga baik untuk memenuhi pangan kita.

Atau, program hilirisasi yang juga ditentang. Wajar juga, orang mencap gerakan itu didanai oleh asing, karena maunya kita tergantung dengan asing. 

Kita seperti dilarang hendak memenuhi pangan sendiri.

Kekayaan alam kita dibiarkan alami begitu saja dengan alasan merusak, padahal sejak penjajahan alam kita sudah dieksploitasi habis-habisan. 

Saat bangsa sendiri mengeksploitasi, dicap merusak.

Lebih hebat dijajah oleh bangsa asing ketimbang bangsa sendiri, ini kerap didengar sebagai alasan pembenaran. 

Tapi memang, bangsa sendiri, juga terbukti merusak. Mereka juga tak bisa dipercaya seperti mereka yang menyuarakannya. Sama saja.

Perhatikan gerak sejarah yang mulai berubah arah. Dulu mereka anti betul dengan yang namanya koruptor, apa pun dalihnya. 

Saat orang membela, atas dasar apa pun, langsung dicap koruptor, tanpa mendengar alasan abuse of power, dan lain-lain.

Kini, mereka seperti di posisi itu. Atas alasan yang sama, mereka membela terduga koruptor dengan alasan dulu orang membela. 

Bahkan, Pemerintahan sah pun mau digulingkan, karena tak searah dengan mereka. 

Apabila sejarah berubah, bukan mustahil mereka juga nanti akan berubah. Begitulah.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

UPDATE

Jokowi Sedang Menciptakan Musuh Sendiri Lewat Keliling Indonesia

Minggu, 31 Mei 2026 | 08:17

Jemaah Haji Indonesia Diminta Tertib Menanti Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:44

Turun Gunung Jokowi untuk Gendong Gibran dan Kaesang

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:37

Hari Raya Waisak, CFD Jakarta Diliburkan Sementara

Minggu, 31 Mei 2026 | 07:15

IPC TPK Perkuat Konektivitas Perdagangan Indonesia-China

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:45

Paradoks Kekayaan Nasional

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:23

Polda Jateng Izinkan Personel Tembak Begal di Tempat

Minggu, 31 Mei 2026 | 06:09

Anatomi Pembangunan Kapal Ideal

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:41

BGN Tidak Pernah Menunjuk Calo Terkait Pembangunan SPPG

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:21

KPK Diminta Jelaskan Arah Pengembangan Kasus Blueray Cargo

Minggu, 31 Mei 2026 | 05:04

Selengkapnya