Berita

Film Pesta Babi. (Foto: Istimewa)

Publika

Film Pesta Babi Tak Perlu Dilarang-larang

SENIN, 11 MEI 2026 | 12:28 WIB

SEPERTI film "Dirty Vote" yang sampai dua jilid itu, film "Pesta Babi" seharusnya juga dibiarkan, tak perlu dibatas-batasi. 

Justru dibatas-batasi menjadi naik (viral) dan dicari orang, karena ingin tahu saja.

Dicari karena ingin tahu, bukan dijadikan pedoman. Sudah pasti membosankan kayak film "Dirty Vote". 


Film "Pesta Babi" itu sudah lama juga beredar dan biasa-biasa saja. Komunitasnya pasti sudah ada.

Apalagi, pembuatnya sama. Yakni, Dandhy Dwi Laksono. Ia memang konsisten berdiri di garis itu. Tapi, bukan kebenaran mutlak. Itu satu perspektif; satu ideologis; yang layak dihargai; diberi tempat.

Tapi kalau diikuti, belum tentu juga tujuan luhur hidup bersama; berbangsa dan bernegara akan bisa tercapai pada titik kebahagiaan atau kesejahteraan. 

Ia hanya mewakili satu pandangan hidup saja.

Misalnya, pembabatan hutan untuk food estate yang harus ditentang, karena merusak hutan dan lain sebagainya. 

Tapi di sisi lain, tujuan food estate itu sendiri juga baik untuk memenuhi pangan kita.

Atau, program hilirisasi yang juga ditentang. Wajar juga, orang mencap gerakan itu didanai oleh asing, karena maunya kita tergantung dengan asing. 

Kita seperti dilarang hendak memenuhi pangan sendiri.

Kekayaan alam kita dibiarkan alami begitu saja dengan alasan merusak, padahal sejak penjajahan alam kita sudah dieksploitasi habis-habisan. 

Saat bangsa sendiri mengeksploitasi, dicap merusak.

Lebih hebat dijajah oleh bangsa asing ketimbang bangsa sendiri, ini kerap didengar sebagai alasan pembenaran. 

Tapi memang, bangsa sendiri, juga terbukti merusak. Mereka juga tak bisa dipercaya seperti mereka yang menyuarakannya. Sama saja.

Perhatikan gerak sejarah yang mulai berubah arah. Dulu mereka anti betul dengan yang namanya koruptor, apa pun dalihnya. 

Saat orang membela, atas dasar apa pun, langsung dicap koruptor, tanpa mendengar alasan abuse of power, dan lain-lain.

Kini, mereka seperti di posisi itu. Atas alasan yang sama, mereka membela terduga koruptor dengan alasan dulu orang membela. 

Bahkan, Pemerintahan sah pun mau digulingkan, karena tak searah dengan mereka. 

Apabila sejarah berubah, bukan mustahil mereka juga nanti akan berubah. Begitulah.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya