Berita

Film Pesta Babi. (Foto: Istimewa)

Publika

Film Pesta Babi Tak Perlu Dilarang-larang

SENIN, 11 MEI 2026 | 12:28 WIB

SEPERTI film "Dirty Vote" yang sampai dua jilid itu, film "Pesta Babi" seharusnya juga dibiarkan, tak perlu dibatas-batasi. 

Justru dibatas-batasi menjadi naik (viral) dan dicari orang, karena ingin tahu saja.

Dicari karena ingin tahu, bukan dijadikan pedoman. Sudah pasti membosankan kayak film "Dirty Vote". 


Film "Pesta Babi" itu sudah lama juga beredar dan biasa-biasa saja. Komunitasnya pasti sudah ada.

Apalagi, pembuatnya sama. Yakni, Dandhy Dwi Laksono. Ia memang konsisten berdiri di garis itu. Tapi, bukan kebenaran mutlak. Itu satu perspektif; satu ideologis; yang layak dihargai; diberi tempat.

Tapi kalau diikuti, belum tentu juga tujuan luhur hidup bersama; berbangsa dan bernegara akan bisa tercapai pada titik kebahagiaan atau kesejahteraan. 

Ia hanya mewakili satu pandangan hidup saja.

Misalnya, pembabatan hutan untuk food estate yang harus ditentang, karena merusak hutan dan lain sebagainya. 

Tapi di sisi lain, tujuan food estate itu sendiri juga baik untuk memenuhi pangan kita.

Atau, program hilirisasi yang juga ditentang. Wajar juga, orang mencap gerakan itu didanai oleh asing, karena maunya kita tergantung dengan asing. 

Kita seperti dilarang hendak memenuhi pangan sendiri.

Kekayaan alam kita dibiarkan alami begitu saja dengan alasan merusak, padahal sejak penjajahan alam kita sudah dieksploitasi habis-habisan. 

Saat bangsa sendiri mengeksploitasi, dicap merusak.

Lebih hebat dijajah oleh bangsa asing ketimbang bangsa sendiri, ini kerap didengar sebagai alasan pembenaran. 

Tapi memang, bangsa sendiri, juga terbukti merusak. Mereka juga tak bisa dipercaya seperti mereka yang menyuarakannya. Sama saja.

Perhatikan gerak sejarah yang mulai berubah arah. Dulu mereka anti betul dengan yang namanya koruptor, apa pun dalihnya. 

Saat orang membela, atas dasar apa pun, langsung dicap koruptor, tanpa mendengar alasan abuse of power, dan lain-lain.

Kini, mereka seperti di posisi itu. Atas alasan yang sama, mereka membela terduga koruptor dengan alasan dulu orang membela. 

Bahkan, Pemerintahan sah pun mau digulingkan, karena tak searah dengan mereka. 

Apabila sejarah berubah, bukan mustahil mereka juga nanti akan berubah. Begitulah.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya