Berita

Film Pesta Babi. (Foto: Istimewa)

Publika

Film Pesta Babi Tak Perlu Dilarang-larang

SENIN, 11 MEI 2026 | 12:28 WIB

SEPERTI film "Dirty Vote" yang sampai dua jilid itu, film "Pesta Babi" seharusnya juga dibiarkan, tak perlu dibatas-batasi. 

Justru dibatas-batasi menjadi naik (viral) dan dicari orang, karena ingin tahu saja.

Dicari karena ingin tahu, bukan dijadikan pedoman. Sudah pasti membosankan kayak film "Dirty Vote". 


Film "Pesta Babi" itu sudah lama juga beredar dan biasa-biasa saja. Komunitasnya pasti sudah ada.

Apalagi, pembuatnya sama. Yakni, Dandhy Dwi Laksono. Ia memang konsisten berdiri di garis itu. Tapi, bukan kebenaran mutlak. Itu satu perspektif; satu ideologis; yang layak dihargai; diberi tempat.

Tapi kalau diikuti, belum tentu juga tujuan luhur hidup bersama; berbangsa dan bernegara akan bisa tercapai pada titik kebahagiaan atau kesejahteraan. 

Ia hanya mewakili satu pandangan hidup saja.

Misalnya, pembabatan hutan untuk food estate yang harus ditentang, karena merusak hutan dan lain sebagainya. 

Tapi di sisi lain, tujuan food estate itu sendiri juga baik untuk memenuhi pangan kita.

Atau, program hilirisasi yang juga ditentang. Wajar juga, orang mencap gerakan itu didanai oleh asing, karena maunya kita tergantung dengan asing. 

Kita seperti dilarang hendak memenuhi pangan sendiri.

Kekayaan alam kita dibiarkan alami begitu saja dengan alasan merusak, padahal sejak penjajahan alam kita sudah dieksploitasi habis-habisan. 

Saat bangsa sendiri mengeksploitasi, dicap merusak.

Lebih hebat dijajah oleh bangsa asing ketimbang bangsa sendiri, ini kerap didengar sebagai alasan pembenaran. 

Tapi memang, bangsa sendiri, juga terbukti merusak. Mereka juga tak bisa dipercaya seperti mereka yang menyuarakannya. Sama saja.

Perhatikan gerak sejarah yang mulai berubah arah. Dulu mereka anti betul dengan yang namanya koruptor, apa pun dalihnya. 

Saat orang membela, atas dasar apa pun, langsung dicap koruptor, tanpa mendengar alasan abuse of power, dan lain-lain.

Kini, mereka seperti di posisi itu. Atas alasan yang sama, mereka membela terduga koruptor dengan alasan dulu orang membela. 

Bahkan, Pemerintahan sah pun mau digulingkan, karena tak searah dengan mereka. 

Apabila sejarah berubah, bukan mustahil mereka juga nanti akan berubah. Begitulah.

Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya