Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Senin, 11 Mei 2026, di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur.
“Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur,” kata Budi kepada wartawan.
Lima saksi yang dipanggil yakni Arifin selaku wiraswasta, Rokib anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari PDIP, Munaji anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Partai Gerindra, Mahrudi pihak swasta, dan Ahmad Mukit selaku wiraswasta.
Sebelumnya, pada Oktober 2025, KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pokmas Jatim. Para tersangka terdiri dari unsur pimpinan DPRD Jatim, anggota legislatif, hingga pihak swasta yang diduga terlibat dalam pengondisian dana hibah dan pembagian fee proyek.
Salah satu tersangka penerima adalah mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Namun, proses penyidikannya dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada Desember 2025.
Dalam perkara ini, KPK menduga dana hibah pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jatim dibagi-bagi melalui koordinator lapangan (korlap) di sejumlah daerah. Para korlap diduga mengatur proposal, menyusun anggaran, hingga membuat laporan pertanggungjawaban secara formalitas.
Dari dana hibah tersebut, diduga terjadi pembagian fee antara pihak-pihak yang terlibat. Jatah untuk aspirator disebut mencapai 15-20 persen, sementara sisanya dibagi kepada korlap, pengurus pokmas, dan pihak administrasi.
Akibat praktik tersebut, dana yang benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat disebut hanya berkisar 55–70 persen dari total anggaran yang dicairkan.
KPK juga menduga Kusnadi menerima aliran dana mencapai Rp32,2 miliar selama periode 2019–2022, baik melalui transfer ke rekening keluarga dan staf pribadi maupun secara tunai.
