Berita

Pencemaran Teluk Buli di Maluku Utara diduga oleh PT Aneka Tambang. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Ahli Minta Audit Transparan atas Dugaan Sedimentasi Industri di Teluk Buli

SENIN, 11 MEI 2026 | 09:27 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Dugaan pencemaran di Kali Kukuba, Teluk Buli, Maluku Utara didorong untuk segera diaudit guna memastikan penyebab perubahan kondisi air yang dilaporkan warga.

Pakar Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menilai audit penting dilakukan karena persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan hanya sebagai dampak curah hujan.

"Sebagai perusahaan, PT Heni Halmahera Timur ini wajib memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dimonitor," kata Mahawan kepada RMOL, Senin, 11 Mei 2026.


Hal itu termasuk juga jika ada tingkatan pembukaan lahan, pengurukan, penimbunan maupun pekerjaan konstruksi lain yang berkaitan dengan kondisi air.

Ia menegaskan, perusahaan industri semestinya telah memiliki perangkat mitigasi seperti kolam sedimentasi, cek dam, hingga prosedur tanggap darurat lingkungan saat terjadi hujan ekstrem.

Karena itu, Mahawan meminta dilakukan audit terbuka untuk memastikan sumber masalah dan tingkat dampak yang terjadi.

Audit itu mencakup evaluasi kepatuhan terhadap dokumen AMDAL dan tata kelola lingkungan perusahaan maupun seluruh kontraktor yang terlibat dalam proyek.

“Diperlukan audit yang transparan. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi,” ujarnya.

Lanjut Mahawan, selama proses audit berlangsung, aktivitas yang berpotensi memicu dampak serupa sebaiknya dihentikan sementara untuk mencegah risiko berulang terhadap ekosistem dan masyarakat pesisir.

Dugaan sedimentasi itu sebelumnya muncul terkait aktivitas PT Feni Halmahera Timur (Feni Haltim), anak usaha PT Aneka Tambang, yang tengah membangun infrastruktur industri baterai kendaraan listrik di kawasan tersebut.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya