Kura-Kura dan Cermin Retak Itu

SAYA lahir, tinggal dan bekerja di Bali sudah cukup lama untuk mengenali sebuah pertunjukan ketika ia sedang berlangsung.

Ada ritmenya yang khas. Selalu dimulai dengan kedatangan petugas, papan segel yang dipasang di depan kamera, pernyataan resmi yang berbunyi tegas, dan berita yang menyebar cepat. Lalu, beberapa minggu kemudian, kadang beberapa bulan  - senyap. Kasusnya tidak selesai. Ia hanya berhenti menjadi berita.

Kamis, 7 Mei 2026 lalu, saya menyaksikan ritme itu kembali memulai siklusnya di kawasan Kura-Kura Bali.

Kebetulan, hari-hari ini saya sempat berdiskusi panjang dengan Gede Pasek Suardika (GPS), pengacara senior yang sudah beberapa dekade lebih menyelami seluk-beluk hukum dan politik di Bali. 

Bukan wawancara formal. Lebih seperti tukar pikiran antara dua orang yang sama-sama gelisah melihat sesuatu yang sudah terlalu sering terjadi. Cara beliau membedah kasus ini membentuk banyak dari apa yang ingin saya tulis hari ini.

Yang Sebenarnya Terjadi di Pesisir Denpasar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan bahwa PT Bali Turtle Island Development  - pengelola Kura-Kura  - diduga telah memanfaatkan 1,12 hektar ruang laut di luar batas izin yang dimiliki, dan diduga menebang sekitar 500 meter persegi hutan mangrove yang dilindungi. Papan segel dipasang. Proses sanksi administratif dimulai.

Respons dari pihak Kura-Kura singkat dan rapi: mereka berkomitmen menanam kembali 700 pohon mangrove.

Saya tidak ingin terlalu keras menghakimi angka itu. Tapi saya ingin kita jujur: 700 pohon mangrove yang baru ditanam tidak pernah setara dengan hutan mangrove yang telah tumbuh dan berfungsi selama bertahun-tahun. Ekologi bukan akuntansi sederhana di mana kerugian bisa dikompensasi dengan angka yang kelihatan besar di siaran pers.

Mangrove bukan dekorasi pesisir. Ia adalah infrastruktur alam, pelindung pantai dari abrasi, rumah bagi biota laut, dan  ini yang sering dilupakan dalam diskusi pembangunan kita , salah satu penyerap karbon paling efisien di planet ini. Dunia sedang membangun pasar karbon biru senilai miliaran dolar di atas ekosistem seperti ini. Dan kita sedang menebangnya untuk membangun pulau buatan.

Tentang Hukum yang Menghibur, Bukan Menghukum

Dalam diskusi kami, GPS langsung masuk ke inti persoalan dengan kalimat yang saya pikir akan bertahan lama dalam diskursus hukum lingkungan Indonesia.

"Begitu bicara denda administratif, ini hanyalah law entertainment - bukan law enforcement."

Frasa itu bukan lebay. Ia adalah diagnosis yang presisi - dan ia lahir dari pengalaman puluhan tahun mengamati bagaimana kasus-kasus lingkungan besar di Bali berakhir.

GPS menunjuk sebuah preseden yang tidak boleh kita lupakan: Polda Bali pernah mempidanakan seorang Bendesa Adat ?" pemimpin komunitas adat ?" atas perusakan mangrove. Bukan denda administratif. Proses pidana. Negara pernah menyatakan dengan tegas: merusak hutan mangrove adalah kejahatan.

"Publik baru akan percaya jika aparat penegak hukum melakukan proses pidana, lalu mengambil alih kembali lahan tersebut dan mengembalikan ke fungsinya semula," katanya. "Jika itu tidak dilakukan, maka sebentar lagi kasus ini masuk angin dan masuk lorong gelap lagi."

Lorong gelap. Frasa itu muncul dalam percakapan kami lebih dari sekali. Dan setiap kali ia menyebutnya, saya tahu persis lorong mana yang ia maksud ?" karena Bali punya catatan panjang tentang kasus-kasus yang masuk dengan keras dan keluar dengan senyap. 

Kasus mantan Kepala Dinas DLHK Bali, yang sempat ditetapkan sebagai tersangka perusakan mangrove lalu kasusnya menghilang tanpa kejelasan, adalah salah satu yang paling sering ia sebut sebagai referensi pahit.

Jika standar pidana itu pernah berlaku untuk seorang Bendesa Adat, ia harus berlaku juga untuk PT BTID. Jika tidak, maka yang kita punya bukan supremasi hukum - melainkan hukum yang tunduk pada hierarki kekuatan. Dan itu jauh lebih berbahaya dari 1,12 hektar yang disegel.

Satu Menteri Memuji. Kementerian Lain Menyegel. Kita Harus Bertanya Apa

Yang lebih mengganggu dari pelanggaran izin itu sendiri adalah kontradiksi yang terjadi di tingkat pusat.

Hanya berselang hitungan hari sebelum penyegelan, seorang menteri dari kementerian berbeda - " bukan KKP " secara terbuka memuji investor Kura-Kura setinggi langit. Proyek ini dipuji sebagai simbol kemajuan dan magnet investasi. Lalu, tiba-tiba, kementerian lain datang dengan papan segel.

Di negara dengan koordinasi pemerintahan yang sehat, ini adalah anomali yang akan segera dijelaskan. Tapi GPS membacanya dengan cara yang berbeda - dan menurut saya, lebih realistis.

"Yang perlu juga dicurigai ada apa dengan pemerintah pusat, di mana menteri yang satu memuji setinggi langit investor dan kementerian lainnya malah melakukan tindakan penegakan hukum hanya selisih hitungan hari," ujarnya.

Lalu ia mengajukan pertanyaan yang lebih besar dan lebih berbahaya.

"Semoga saja ini bukan pertunjukan rebutan kue - mengingat akan dipusatkan Indonesia Financial Centre yang akan menyaingi Dubai. Isu-isu yang diangkat dikhawatirkan hanya untuk pintu masuk untuk dapat bagian kue, bukan penegakan hukum murni. Tahu sendiri bagaimana kekuatan oligarki kalau sudah bermain."

Saya tidak bisa menambahkan kalimat yang lebih tepat dari itu. Tapi saya bisa meneruskannya.

Kura-Kura bukan sekadar resort mewah. Ia berada di jantung ambisi besar Indonesia membangun pusat keuangan internasional yang disebut-sebut akan bersaing dengan Dubai dan Singapura. Proyek dengan nilai strategis sebesar itu tidak bergerak dalam ruang yang steril dari kepentingan politik. Ia bergerak di dalam medan gravitasi oligarki - dan di medan seperti itu, penegakan hukum yang tulus sangat mahal harganya.

Pertanyaannya bukan apakah ada kepentingan yang bermain. Tentu ada. Pertanyaannya adalah: kepentingan siapa yang akhirnya menang?

Bali Sedang Dilihat. Bukan Hanya oleh Wisatawan

Sebagai pendiri Hey Bali dan Bali Reporter, saya menghabiskan waktu berbicara dengan dua dunia yang berbeda: komunitas lokal yang merasakan langsung perubahan di pantai dan hutan mereka, dan komunitas investor internasional yang melihat Bali sebagai salah satu destinasi paling menarik di Asia.

Kedua dunia ini sedang mengamati kasus Kura-Kura. Dan keduanya menunggu hal yang sama - apakah Indonesia akan membuktikan bahwa hukum lingkungannya bukan sekadar ornamen regulasi.

Investor institusional dari Eropa dan Inggris kini beroperasi di bawah kerangka ESG yang semakin ketat. Ada EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ada EU Taxonomy Regulation yang mensyaratkan investasi tidak boleh melanggar prinsip do no significant harm - termasuk terhadap ekosistem karbon biru seperti mangrove. Ini bukan preferensi etis semata. Ini kewajiban hukum bagi fund manager yang mengelola dana pensiun dan obligasi hijau.

Artinya, proyek yang terlibat pelanggaran mangrove yang tidak diselesaikan secara tuntas bukan hanya berisiko secara reputasi -  ia bisa secara harfiah tidak memenuhi syarat menerima investasi dari kategori-kategori modal Eropa tertentu.

Indonesia sedang membangun narasi sebagai pemimpin ekonomi biru Asia Tenggara. Narasi itu bernilai luar biasa  dalam akses nyata ke pasar karbon global dan investasi berkelanjutan senilai triliunan dolar yang sedang mencari tempat berlabuh di ekosistem yang terjaga. Tapi narasi itu hanya bisa dibangun di atas rekam jejak yang konsisten,  bukan di atas serangkaian pertunjukan penyegelan yang berakhir tanpa konsekuensi nyata.

Apa yang Saya Harapkan  dan Apa yang Saya Khawatirkan

Di penghujung diskusi kami, GPS menutup dengan satu kalimat yang terus saya pikirkan.

"Pertunjukan begini terlalu sering diperlihatkan."

Lima kata. Tapi beratnya luar biasa -  karena ia bukan kalimat seorang aktivis yang marah. Ia kalimat seorang pengacara senior yang sudah terlalu banyak melihat, terlalu banyak menunggu, dan terlalu sering kecewa.

Saya berharap KKP melanjutkan prosesnya sampai tuntas. Saya berharap ada keberanian institusional untuk mempertimbangkan jalur pidana jika bukti memang mengarah ke sana. Saya berharap papan segel itu tidak copot diam-diam enam minggu dari sekarang.

Saya berharap - tapi saya juga khawatir.

Saya khawatir karena nilai strategis Kura-Kura terlalu besar untuk tidak menarik kepentingan yang sangat kuat. Saya khawatir karena kontradiksi antar kementerian yang terjadi pekan ini belum ada yang menjelaskan, dan penjelasan yang tidak datang biasanya bukan karena tidak ada jawabannya, tapi karena jawabannya terlalu tidak nyaman untuk diucapkan.

Dan saya khawatir karena Bali,  tanah yang saya pilih untuk hidup dan bekerja, yang saya percaya punya masa depan yang luar biasa jika dikelola dengan benar - terus menerus berada di persimpangan antara ambisi besar dan pengawasan yang lemah.

Kura-Kura adalah nama yang indah untuk sebuah kawasan. Dalam mitologi Bali dan Hindu, kura-kura adalah simbol kesabaran, penyangga dunia, fondasi yang tidak bergerak.

Fondasi itu sekarang sedang diuji. Bukan hanya oleh satu kasus pelanggaran izin. Tapi oleh pertanyaan yang jauh lebih tua dan jauh lebih besar: apakah kita membangun Bali di atas hukum  atau di atas kekuatan?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan datang dari siaran pers. Ia akan datang dari apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, di ruang-ruang yang jauh dari kamera.

Dan kita - yang peduli dengan Bali, dengan Indonesia, dengan masa depan pulau ini - wajib untuk tetap menonton.

Giostanovlatto
Pendiri Hey Bali dan Bali Reporter