Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: RMOL/Alifia)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) berupa denda Rp875 juta terkait pelanggaran dalam pengawasan dan pengelolaan penagihan pinjaman daring (pinjol)
Langkah tersebut diambil setelah OJK melakukan pemeriksaan khusus usai tindakan debt collector di Semarang yang sempat viral membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
Dalam hasil pemeriksaan, OJK menemukan adanya ketidakpatuhan perusahaan dalam memastikan proses penagihan oleh pihak ketiga berjalan sesuai aturan dan etika.
"Peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan," tulis OJK dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu 9 Mei 2026.
Tak hanya denda, OJK juga meminta Indosaku membenahi kebijakan dan prosedur penagihan, melakukan evaluasi terhadap kerja sama dengan pihak ketiga, memperkuat pengawasan kualitas penagihan, serta meningkatkan pelatihan bagi tenaga penagihan.
OJK menegaskan seluruh penyelenggara pinjaman daring tetap bertanggung jawab atas aktivitas penagihan meski menggunakan jasa pihak ketiga.
"Setiap penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas OJK.
Pengawas sektor jasa keuangan itu juga memastikan akan terus memonitor pelaksanaan langkah perbaikan yang dilakukan Indosaku. OJK tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi lebih berat apabila ditemukan pelanggaran lanjutan.
"Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran lanjutan, OJK akan mengambil langkah pengawasan dan penegakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas OJK.
Sebelumnya, OJK juga telah memanggil pihak Indosaku bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 27 April 2026 menyusul dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.
Penagihan itu dilakukan karena debt collector itu mengaku kesulitan menghubungi nasabah yang menunggak utang.
