Komisi IX DPR Dorong Aturan Batas Usia Relawan SPPG Direvisi

Komisi IX DPR RI mendorong aturan batas usia 50 tahun bagi relawan Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera direvisi. Ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan membantu masyarakat kecil sekaligus membuka lapangan kerja.

Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya mengatakan, program MBG seharusnya memberi peluang kerja bagi masyarakat marjinal yang selama ini sulit mendapatkan akses pekerjaan formal.

"Yang memberikan peluang kerja pada warga masyarakat marjinal," kata Uya Kuya kepada wartawan, dikutip Sabtu, 9 Mei 2026.

Politikus PAN itu menilai relawan berusia di atas 50 tahun justru masih sangat layak dilibatkan dalam program SPPG. Menurutnya, banyak dari mereka memiliki etos kerja tinggi dan rasa tanggung jawab yang kuat.

Uya Kuya juga menyoroti sulitnya masyarakat usia matang mendapatkan pekerjaan, sehingga keberadaan program MBG dapat menjadi ruang pengabdian sekaligus sumber penghasilan.

"Kemanusiaan. Karena usia demikian banyak yang masih punya tanggungan keluarga," katanya.

Ia menegaskan, program MBG bukan hanya berorientasi pada pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil penerima manfaat, tetapi juga harus mampu menghadirkan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat rentan.

Kelompok tersebut, lanjutnya, mencakup warga usia di atas 50 tahun, kaum difabel, hingga ibu rumah tangga yang terkendala pendidikan formal.

"Bisa jadi emak-emak yang terkendala pendidikan, orang-orang usia di atas 50 tahun, kaum difabel dan lain-lain," ujar legislator PAN itu.

Menurut Uya Kuya, fakta di lapangan menunjukkan relawan usia matang justru menjadi sosok yang paling bisa diandalkan dalam menjalankan tugas di SPPG.

"Pada kenyataannya di lapangan mereka justru menjadi relawan yg paling bisa diandalkan, tahan banting, dan kuat menjalani kerja di SPPG yg penuh tantangan dibanding relawan usia muda," demikian Uya Kuya.