KETAHANAN energi (energy resilience) menjadi tema sentral yang dibahas dalam pertemuan para kepala negara ASEAN pada KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, yang berlangsung hari ini hingga besok.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut turut menyorot dampak geopolitik dari konflik Timur Tengah terhadap negara-negara anggota, merumuskan strategi mitigatif dan kuratif dalam kerangka kerja sama kawasan, serta meneguhkan komitmen dalam bentuk aksi nyata terkait akselerasi transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan yang selama ini cenderung stagnan dan menjadi akar permasalahan ketahanan energi ASEAN yang rapuh hari ini.
Pertemuan para kepala negara anggota ASEAN menjadi momentum yang pas untuk mendiskusikan kembali persoalan paling mendasar yang menyentuh hajat hidup seluruh masyarakat ASEAN, yakni energi untuk kehidupan.
Ketahanan energi Asia Tenggara tidak dimungkiri saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar akibat dependensi energi fosil melalui skema importasi dari negara-negara Timur Tengah yang saat ini sedang berkonflik, fluktuasi harga minyak mentah global, serta risiko perubahan iklim. Yang mengkhawatirkan, hampir seluruh negara ASEAN--kecuali Brunei Darussalam, berstatus sebagai importir minyak dan mengalami defisit energi akibat diskrepansi negatif antara konsumsi yang melebihi produksi domestik.
Geopolitik Jadi Persoalan Utama
Sirkumstansi geopolitik Timur Tengah, khususnya blokade Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi ketahanan energi kawasan. Merujuk data dari ASEAN Center for Energy (ACE), sekitar 28 persen konsumsi energi ASEAN terganggu akibat krisis yang terjadi di Timur Tengah. Gangguan ini menimbulkan krisis energi yang cukup mengguncang di kawasan.
Filipina merepons krisis energi dengan menerapkan sistem 4 hari kerja seminggu dalam rangka efisiensi. Malaysia menerapkan kebijakan penyesuaian sementara terhadap kuota BBM bersubsidi. Myanmar melakukan pembatasan pembelian BBM dengan sistem kode batang dan QR Code. Demikian Vietnam yang memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai perusahaan.
Krisis energi global juga terasa sengatnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespons krisis energi dengan memberlakukan kebijakan WFH bagi aparatur pemerintah satu kali dalam seminggu. Pemerintah juga terpaksa menaikkan harga BBM non-subsidi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kenaikan harga minyak mentah di pasar global yang secara langsung menimbulkan tekanan terhadap APBN.
Dalam konteks mitigasi dampak jangka panjang terhadap efek turbulensi Timur Tengah, pemeritah melalui Presiden Prabowo secara langsung bertolak ke Rusia untuk melakukan diplomasi energi. Hasilnya, kedua negara sepakat terkait pembelian minyak mentah Rusia oleh Indonesia sebesar 150 juta barel secara bertahap hingga akhir 2026.
Rencana Aksi Kerja Sama Energi ASEAN
Dengan dampak yang cukup signifikan terhadap negara-negara anggota kawasan tersebut, menjadi sebuah keniscayaan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk duduk berembuk merumuskan solusi strategis dan komprehensif dalam rangka memperkuat postur ketahanan energi nasional. Beberapa agenda strategis di bidang energi yang cenderung mangkrak dan jalan di tempat perlu diakselerasi kembali sebagai titik tolak perubahan.
ASEAN sejatinya sudah memiliki kerangka kerja sama di bidang energi bertajuk ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) yang berfokus pada upaya penguatan ketahanan energi dan mentargetkan pencapaian 30 persen bauran energi baru dan terbarukan pada 2030.
ASEAN juga menggagas skema ASEAN Power Grid sebagai bentuk integrasi sistem kelistrikan ASEAN dalam rangka meningkatkan meningkatkan keberlanjutan dan eksesibilitas energi bersih regional.
APAEC digagas untuk menyatukan persepsi atau cara pandang negara-negara kawasan dalam menjalankan kebijakan energi nasional masing-masing agar seirama dalam membentuk ketahanan energi kawasan yang kokoh. Pada fase kerja sama untuk 2026-2030, kerangka merja sama ini memiliki tantangan yang tak mudah untuk dihadapi. Ada tiga kendala utama, yakni ketergantungan mayoritas negara ASEAN terhadap energi fosil, kebutuhan investasi yang sangat besar untuk melakukan transisi energi, serta kesenjangan pembangunan dan infrastruktur antarnegara.
Dalam konteks kesenjangan pembangunan dan infrastruktur, situasi yang ada di Malaysia dan Singapura sangat bertolak belakang dengan dinamika pembangunan di Laos dan Vietnam, sehingga menyulitkan proses integrasi yang dilakukan.
ASEAN Power Grid
Tantangan yang tak mudah juga dihadapi dalam konteks pembangunan proyek ASEAN Power Grid. Proyek jangka panjang yang bertujuan untuk menghubungkan jaringan listrik regional untuk mewujudkan energi bersih dan efisiensi energi ini menghadapi beberapa kendala teknis. Proyek ini membutuhkan harmonisasi regulasi dan pasar, yang mana perbedaan kebijakan energi, tarif listrik, peraturan teknis, serta struktur pasar di masing-masing negara menyulitkan integrasi teknis dan perdagangan energi lintas batas.
Selain itu, proyek ini membutuhkan kapasitas teknis dan koordinasi yang tinggi, yakni kapasitas yang mumpuni untuk mengelola jaringan interkoneksi--target 19-22 GW, agar tetap stabil, aman, dan efisien. Keterbatasan infrastruktur dan hambatan investasi juga menjadi masalah klasik yang harus diselesaikan dalam proyek ini.
Pertemuan para kepala negara ASEAN hari ini harus mendudukkan persoalan-persoalan tersebut sebagai menu utama dalam pembahasan. Negara-negara ASEAN harus memiliki cara pandang yang sama dalam memperkuat ketahanan energi kawasan. Sikap negara-negara anggota yang selama ini cenderung bergerak sendiri dalam merespons krisis memang cenderung mampu menambal persoalan dalam jangka pendek, tapi tidak secara jangka panjang.
Dalam teori ketahanan kawasan, turbulensi yang dihadapi oleh suatu negara di kawasan akan menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, ada potensi instabilitas politik dan keamanan yang rentan mengundang hadirnya intervensi asing di kawasan seperti yang terjadi di Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Indo Pasifik saat ini. ASEAN tentu tak hendak dijadikan sebagai medan proksi geopolitik seperti yang terjadi pada masa perang dingin silam.
Langkah Strategis ASEAN
Ada beberapa potensi kebijakan strategis yang dapat diambil oleh negara-negara kawasan dalam kerangka ASEAN guna membangun postur ketahanan energi kawasan yang tangguh. Pertama, sebagai kebijakan jangka pendek, negara-negara kawasan harus mengoptimalkan importasi energi yang tidak melalui Selat Hormuz. Dalam tataran yang lebih lanjut, negara-negara kawasan juga perlu melakukan diversifikasi sumber importasi yang aman dan tidak terkendala blokade Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran dan AS saat ini. Kedua, menetapkan peta jalan dan target secara jelas dan terukur bagi proses transisi energi yang dilakukan.
Transisi energi harus dilakukan secara adil, teratur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing negara. Ketiga, pengarusutamaan investasi dan pembiayaan hijau secara langsung bagi negara-negara kawasan. Investasi yang dilakukan intra negara anggota diarahkan pada upaya penguatan kapasitas negara yang paling lamban dalam melakukan transisi energi karena kendala investasi. Sebagai contoh, Singapura dapat menjadi akselerator transisi energi melalui investasi bagi Indonesia, demikian seterusnya.
Keempat, dalam rangka mendukung proyek ASEAN Power Grid, perlu disusun kerangka regulatif dan teknis untuk harmonisasi kebijakan energi, tarif listrik, peraturan teknis, dan struktur pasar di masing-masing negara untuk mendukung integrasi teknis dan perdagangan lintas batas negara. Kelima, komitmen organisasional ASEAN untuk menempatkan Asia Tenggara sebagai pusat manufaktur dan perdagangan energi bersih global.
Termasuk dalam strategi ini adalah memasifkan partisipasi regional dalam perdagangan karbon global. Keenam, mengembangkan dan memperluas penggunaan kendaraan listrik di kawasan. Dalam konteks ini, Indonesia yang memiliki sumber daya nikel terbesar di kawasan dapat memimpin kawasan dalam ekosistem nikel yang terintegrasi yang krusial dalam mendukung rantai pasok baterai untuk EV dan transisi energi bersih. Pertemuan ASEAN di Cebu, Filipina, hari ini harus menghasilkan hal-hal yang konkret bagi ketahanan energi kawasan yang lebih kuat dan tangguh di masa-masa mendatang.
Boy Anugerah
Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017/Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI/Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
