Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.(Foto: Istimewa)
Koordinator Koalisi Warga Jakarta untuk Pemerintahan Bersih (Kowarta-PB), Roni Abdurrahman, menyoroti dugaan masih kuatnya budaya patronase dan praktik internal birokrasi lama di lingkungan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.
"Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat," kata Roni, dikutip Jumat 8 April 2026.
Roni mengatakan, sorotan publik muncul di tengah kebijakan pemotongan anggaran dan tuntutan efisiensi di berbagai sektor pelayanan publik.
Namun di sisi lain, masyarakat justru melihat adanya perjalanan rombongan pejabat, termasuk kegiatan yang disebut dilakukan hingga ke luar daerah maupun luar negeri.
“Publik tentu mempertanyakan ketika ada pejabat yang masih melakukan perjalanan rombongan dan kegiatan yang terkesan tidak sensitif terhadap situasi,” kata Roni.
Roni menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah anggota koperasi disebut diminta patungan untuk membeli oleh-oleh bagi pimpinan dan beberapa pejabat terkait.
“Persoalannya bukan sekadar soal jalan-jalan atau kegiatan internal, tetapi adanya dugaan kultur birokrasi yang membebani bawahan dan terus dipelihara,” kata Roni.
Selain itu, Kowarta-PB juga menyoroti dugaan tradisi “setor-setoran” dan pengumpulan dana internal yang disebut telah berlangsung sejak era sebelumnya.
Roni mengaku menerima informasi mengenai praktik urunan pegawai untuk berbagai kepentingan pejabat, mulai dari acara pernikahan keluarga, keberangkatan ibadah haji, hingga pengadaan sapi menjelang Idul adha.
“Kalau praktik seperti ini benar terjadi dan dianggap biasa, maka reformasi birokrasi hanya menjadi slogan administratif tanpa perubahan kultur,” kata Roni.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh terhadap kultur birokrasi di Dinas Sosial.
“Dinas Sosial seharusnya menjadi wajah paling manusiawi dari negara,” kata Roni.
