Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: RMOL/Sarah Alifia)

Politik

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Giant Sea Wall Jadi Proyek Prioritas Prabowo
SENIN, 04 MEI 2026 | 16:19 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah menilai kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura terlalu strategis untuk dibiarkan terus terancam banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah. 

Selain menjadi pusat industri dan logistik nasional, kawasan ini juga menyumbang sekitar 23 hingga 27 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, tanpa intervensi serius, kerusakan di Pantura akan terus memburuk dan mengancam ekonomi nasional.


“Kontribusi Pantura terhadap PDB nasional itu kurang lebih 23 persen, jadi ini sesuatu yang sangat strategis,” kata AHY di Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. 

Menurut AHY, Pantura bukan hanya kawasan pesisir biasa, melainkan koridor utama ekonomi, industri, transportasi, logistik, hingga sentra pangan nasional. Nilai ekonomi wilayah tersebut bahkan diperkirakan mencapai Rp6.396 triliun.

Menurut AHY, pembangunan giant sea wall telah masuk dalam prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa.

“Itu mengapa salah satu bagian dari Asta Cita dan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahkan diletakkan di program kerja prioritas nasional,” ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan pembangunan tanggul laut sepanjang sekitar 535 kilometer dari Tangerang hingga Gresik yang mencakup Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Selain melindungi aset ekonomi, proyek ini juga ditujukan untuk menjaga kawasan hunian masyarakat pesisir yang terus terancam rob dan abrasi akibat kenaikan permukaan laut dan penurunan tanah.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya