Pantura Darurat, Pemerintah Mulai Proyek Tanggul Laut Sepanjang 535 Km

Pemerintah mulai mendorong pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara (Pantura) Jawa, seiring meningkatnya ancaman terhadap kawasan permukiman di pesisir.

Ancaman yang dihadapi tidak hanya berupa banjir rob, tetapi juga kombinasi antara penurunan muka tanah (land subsidence) dan kenaikan permukaan air laut. Kondisi ini membuat jutaan warga pesisir semakin rentan terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa tanpa intervensi serius, kondisi Pantura akan terus memburuk dari tahun ke tahun.

“Ada dua tekanan yang datang secara bersamaan, yakni penurunan permukaan tanah dan ancaman banjir rob akibat kenaikan muka air laut,” ujar AHY dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura,di Jakarta,  Senin, 4 Mei 2026.

Ia menegaskan, ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada kawasan industri dan jalur logistik nasional, tetapi juga langsung mengancam kehidupan masyarakat pesisir, termasuk para nelayan.

Pemerintah mencatat sekitar 55 juta penduduk tinggal di kawasan Pantura Jawa, dengan jutaan di antaranya merupakan masyarakat pesisir yang bergantung pada wilayah pantai untuk mata pencaharian.

AHY mengungkapkan, di sejumlah titik Pantura, penurunan muka tanah mencapai 1 hingga 20 sentimeter per tahun. Jika kondisi ini terus berlanjut, permukiman warga diperkirakan akan semakin sering terendam banjir rob.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah mulai menjalankan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang dari Tangerang hingga Gresik sepanjang sekitar 535 kilometer. Proyek ini akan dibagi ke dalam 15 segmen pembangunan.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPJ), Didit Herdiawan, menegaskan bahwa proyek ini tidak sekadar membangun tanggul beton, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

“Pantura Jawa bukan hanya kawasan industri, tetapi juga ruang hidup masyarakat dengan ekosistem yang harus dijaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, wilayah yang diprioritaskan adalah kawasan pesisir yang permukaan tanahnya sudah lebih rendah dari permukaan laut, sehingga rentan terhadap intrusi air laut.

Pemerintah menargetkan proyek ini berjalan secara bertahap dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun, dengan mengombinasikan pembangunan infrastruktur dan solusi berbasis alam, seperti penanaman mangrove untuk menahan abrasi.