Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Dunia

Iran Peringatkan Gencatan Senjata Bisa Gagal Akibat Operasi Project Freedom AS

SENIN, 04 MEI 2026 | 08:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali meningkat setelah Iran memperingatkan bahwa rencana militer Amerika Serikat (AS) yang disebut Project Freedom berpotensi memicu konflik baru. 

Ketua Komisi Keamanan Nasional Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa setiap campur tangan AS di jalur pelayaran strategis tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

"Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata," kata Azizi di media sosial X, dikutip dari 9News, Senin 4 Mei 2026.


Ia juga menolak klaim sepihak dari pihak AS, dengan nada keras menyebut bahwa kawasan tersebut tidak bisa diatur melalui pernyataan sepihak.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola berdasarkan unggahan delusional Trump! Tidak ada yang akan mempercayai skenario saling menyalahkan!," lanjutnya.

Peringatan ini muncul di tengah rencana AS untuk segera menjalankan operasi pengamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia.

Menurut Komando Pusat Militer AS (CENTCOM), misi ini akan dimulai pada 4 Mei 2026 dan difokuskan untuk menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal dagang yang melintasi kawasan tersebut. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi global yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi minyak dan gas.

"Dukungan kami untuk misi defensif ini sangat penting bagi keamanan kawasan dan ekonomi global," kata Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menegaskan pentingnya misi ini.

Ia juga menyebut bahwa operasi tetap berjalan bersamaan dengan upaya blokade laut yang sudah berlangsung.

Project Freedom akan melibatkan kekuatan militer besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat tempur dan pendukung, sistem tanpa awak lintas domain, serta sekitar 15.000 personel militer. Skala ini menunjukkan keseriusan AS dalam mengamankan jalur laut strategis tersebut.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Pakistan Siap Jadi Tuan Rumah Putaran Baru Perundingan Iran-AS

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:13

Rayakan Persib Juara, Replika Maung Raksasa Bomber Guncang Asia Afrika

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:06

Iran Tempuh Jalur Damai dengan Kekuatan dan Diplomasi Bermartabat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:02

Rudi Hartono: Blackout Sumatera Momentum Evaluasi Jaringan dan Mitigasi

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:30

Ekonomi Syariah Harus Perkuat Perlindungan Sosial Masyarakat

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:10

PHE Optimistis Proyek CCS Indonesia-Korsel Buka Peluang Investasi Baru

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:02

Kualitas Konsumsi Jemaah Haji Harus Dijaga Meski Dapur Berjarak 12 Km

Minggu, 24 Mei 2026 | 15:00

Trump: Kesepakatan Damai Iran Hampir Rampung, Selat Hormuz Segera Dibuka

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:49

Pertamina Trans Kontinental Optimalkan Layanan Maritim Lewat Kerja Sama STS Proyek FAME

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:47

Menkop Sindir Organisasi yang Hanya Sibuk Seremonial

Minggu, 24 Mei 2026 | 14:30

Selengkapnya