Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Global

Iran Peringatkan Gencatan Senjata Bisa Gagal Akibat Operasi Project Freedom AS

SENIN, 04 MEI 2026 | 08:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali meningkat setelah Iran memperingatkan bahwa rencana militer Amerika Serikat (AS) yang disebut Project Freedom berpotensi memicu konflik baru. 

Ketua Komisi Keamanan Nasional Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa setiap campur tangan AS di jalur pelayaran strategis tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

"Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata," kata Azizi di media sosial X, dikutip dari 9News, Senin 4 Mei 2026.


Ia juga menolak klaim sepihak dari pihak AS, dengan nada keras menyebut bahwa kawasan tersebut tidak bisa diatur melalui pernyataan sepihak.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola berdasarkan unggahan delusional Trump! Tidak ada yang akan mempercayai skenario saling menyalahkan!," lanjutnya.

Peringatan ini muncul di tengah rencana AS untuk segera menjalankan operasi pengamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia.

Menurut Komando Pusat Militer AS (CENTCOM), misi ini akan dimulai pada 4 Mei 2026 dan difokuskan untuk menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal dagang yang melintasi kawasan tersebut. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi global yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi minyak dan gas.

"Dukungan kami untuk misi defensif ini sangat penting bagi keamanan kawasan dan ekonomi global," kata Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menegaskan pentingnya misi ini.

Ia juga menyebut bahwa operasi tetap berjalan bersamaan dengan upaya blokade laut yang sudah berlangsung.

Project Freedom akan melibatkan kekuatan militer besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat tempur dan pendukung, sistem tanpa awak lintas domain, serta sekitar 15.000 personel militer. Skala ini menunjukkan keseriusan AS dalam mengamankan jalur laut strategis tersebut.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya