Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Dunia

Iran Peringatkan Gencatan Senjata Bisa Gagal Akibat Operasi Project Freedom AS

SENIN, 04 MEI 2026 | 08:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali meningkat setelah Iran memperingatkan bahwa rencana militer Amerika Serikat (AS) yang disebut Project Freedom berpotensi memicu konflik baru. 

Ketua Komisi Keamanan Nasional Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa setiap campur tangan AS di jalur pelayaran strategis tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

"Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata," kata Azizi di media sosial X, dikutip dari 9News, Senin 4 Mei 2026.


Ia juga menolak klaim sepihak dari pihak AS, dengan nada keras menyebut bahwa kawasan tersebut tidak bisa diatur melalui pernyataan sepihak.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola berdasarkan unggahan delusional Trump! Tidak ada yang akan mempercayai skenario saling menyalahkan!," lanjutnya.

Peringatan ini muncul di tengah rencana AS untuk segera menjalankan operasi pengamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia.

Menurut Komando Pusat Militer AS (CENTCOM), misi ini akan dimulai pada 4 Mei 2026 dan difokuskan untuk menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal dagang yang melintasi kawasan tersebut. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi global yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi minyak dan gas.

"Dukungan kami untuk misi defensif ini sangat penting bagi keamanan kawasan dan ekonomi global," kata Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menegaskan pentingnya misi ini.

Ia juga menyebut bahwa operasi tetap berjalan bersamaan dengan upaya blokade laut yang sudah berlangsung.

Project Freedom akan melibatkan kekuatan militer besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat tempur dan pendukung, sistem tanpa awak lintas domain, serta sekitar 15.000 personel militer. Skala ini menunjukkan keseriusan AS dalam mengamankan jalur laut strategis tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya