Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Dunia

Iran Peringatkan Gencatan Senjata Bisa Gagal Akibat Operasi Project Freedom AS

SENIN, 04 MEI 2026 | 08:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketegangan di kawasan Teluk Persia kembali meningkat setelah Iran memperingatkan bahwa rencana militer Amerika Serikat (AS) yang disebut Project Freedom berpotensi memicu konflik baru. 

Ketua Komisi Keamanan Nasional Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa setiap campur tangan AS di jalur pelayaran strategis tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

"Setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata," kata Azizi di media sosial X, dikutip dari 9News, Senin 4 Mei 2026.


Ia juga menolak klaim sepihak dari pihak AS, dengan nada keras menyebut bahwa kawasan tersebut tidak bisa diatur melalui pernyataan sepihak.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola berdasarkan unggahan delusional Trump! Tidak ada yang akan mempercayai skenario saling menyalahkan!," lanjutnya.

Peringatan ini muncul di tengah rencana AS untuk segera menjalankan operasi pengamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia.

Menurut Komando Pusat Militer AS (CENTCOM), misi ini akan dimulai pada 4 Mei 2026 dan difokuskan untuk menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal dagang yang melintasi kawasan tersebut. Operasi ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi global yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi minyak dan gas.

"Dukungan kami untuk misi defensif ini sangat penting bagi keamanan kawasan dan ekonomi global," kata Komandan CENTCOM, Brad Cooper, menegaskan pentingnya misi ini.

Ia juga menyebut bahwa operasi tetap berjalan bersamaan dengan upaya blokade laut yang sudah berlangsung.

Project Freedom akan melibatkan kekuatan militer besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat tempur dan pendukung, sistem tanpa awak lintas domain, serta sekitar 15.000 personel militer. Skala ini menunjukkan keseriusan AS dalam mengamankan jalur laut strategis tersebut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya