Presiden Prabowo Subianto dalam satu momen dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Foto: Istimewa)
Harga BBM non-subsidi akan tetap bergerak dinamis mengikuti mekanisme pasar global.
Namun, pemerintah menjamin masyarakat kelas bawah tetap terlindungi melalui stabilitas harga BBM subsidi dan LPG.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa BBM non-subsidi memang ditujukan bagi kelompok masyarakat mampu, sehingga penyesuaian harganya bergantung pada kondisi pasar dunia.
“Tetapi kalau BBM yang untuk orang yang mampu, mohon maaf, itu dengan sendirinya hukum pasar,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu 3 Mei 2026.
Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat rentan tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sekali lagi menyampaikan bahwa untuk BBM insyaallah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk LPG. Itu kita jaga dan itulah perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Saat ini, sektor energi nasional masih menghadapi tantangan besar berupa kesenjangan antara konsumsi dan produksi. Dengan kebutuhan mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik (lifting) hanya sekitar 605 ribu barel per hari, Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel setiap harinya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menempuh strategi optimalisasi sumur migas, terutama mengaktifkan kembali sumur-sumur idle melalui bantuan teknologi dan insentif bagi investor.
“Dari 39.000 atau katakanlah sekarang sudah berubah menjadi 46.000, itu sumur-sumur yang berfungsi tidak lebih dari 20.000,” ungkap Bahlil.
Selain memacu produksi dari sumur lama, pemerintah juga mempercepat pengembangan wilayah kerja migas baru serta mendorong eksplorasi di berbagai titik, termasuk temuan cadangan gas potensial di Kalimantan Timur.
Langkah progresif diambil di sektor hilir melalui program biodiesel. Transisi dari B40 menuju B50 terbukti efektif menekan angka impor. Bahkan, Bahlil mengklaim Indonesia kini telah mencapai swasembada solar.
“Untuk solar, dalam sejarah bangsa kita di 2026, alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor solar karena semua sudah dalam negeri,” kata Bahlil.
Tak berhenti di situ, pengembangan bioetanol sebagai pengganti bensin juga terus dipacu. Program mandatory E20 ditargetkan mulai berjalan pada 2028 untuk semakin mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
