Berita

Amien Rais. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Amien Rais Seharusnya Tabayyun Sebelum Berkomentar di Publik

MINGGU, 03 MEI 2026 | 23:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sejumlah pihak merasa keberatan dengan pernyataan Amien Rais terkait tuduhan terhadap Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya. 

Salah satunya datang dari Ketua Relawan For Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH, yang menilai narasi tersebut sangat prematur dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Nasarudin, tokoh publik seharusnya mengedepankan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat, terlebih jika menyangkut tuduhan terhadap seseorang. 


“Pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta yang jelas, apalagi bersumber dari informasi yang belum terverifikasi, sangat berbahaya. Ini bukan hanya soal perbedaan pendapat, tapi soal tanggung jawab moral,” kata Nasarudin dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2026.

Ia menilai Amien Rais, sebagai tokoh nasional yang memiliki rekam jejak panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia, semestinya memberikan contoh dalam menjaga kualitas komunikasi publik.

Nasarudin juga menyoroti dampak dari penyebaran opini yang belum terbukti kebenarannya di era digital. Menurut dia, pernyataan tokoh publik dapat dengan cepat memengaruhi persepsi masyarakat luas, meskipun informasi yang disampaikan belum tentu benar.

Ia turut mengingatkan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat, termasuk dari perspektif ajaran Islam. Salah satunya menekankan prinsip tabayyun atau verifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

“Dalam banyak riwayat Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga lisan dari prasangka buruk yang merupakan bagian dari akhlak yang harus dijaga oleh setiap individu. Apalagi yang menyampaikan ini adalah seorang tokoh yang menjadi panutan banyak orang,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau persoalan tertentu, maka seharusnya disampaikan melalui jalur hukum dan mekanisme institusional yang berlaku, bukan melalui opini terbuka di ruang publik.

“Ada jalur hukum, ada mekanisme institusional. Itu yang harus ditempuh, bukan justru membangun narasi liar di ruang publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nasarudin menilai tuduhan yang disampaikan tanpa dasar yang jelas tidak hanya berdampak pada individu yang dituduh, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Ia pun mengajak seluruh tokoh bangsa untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan kepada publik dan menjaga persatuan nasional.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga persatuan. Jangan sampai pernyataan yang tidak terukur justru memperkeruh suasana dan memecah belah masyarakat,” ucapnya.

Nasarudin menegaskan bahwa kritik dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan diperlukan. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data, fakta, serta mengedepankan etika.

“Kalau kritik dibangun di atas asumsi dan prasangka, maka itu bukan lagi kritik, tapi bisa menjadi fitnah,” tandasnya.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya