Berita

Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. (Foto: RMOL)

Politik

Perbaikan Komunikasi Pemerintahan Prabowo Subianto Bukan dengan Tambah Jabatan

SABTU, 02 MEI 2026 | 00:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengangkatan Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dipertanyakan. Gara-garanya sikap Hasan terdahulu saat menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenqn (Presidential Communication Office/PCO).

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Christina Clarissa Intania menilai, komunikasi Hasan saat itu bikin geger publik, buntut respons terkesan nir empati atas teror kepala babi terhadap media Tempo.

"Dia juga telah mundur sebagai bentuk tanggungjawabnya," kata Christina kepada RMOL, Jumat 1 Mei 2026.


Christina memandang, perbaikan komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilakukan dengan menambah jabatan. Apalagi jabatan tersebut diisi oleh sosok yang komunikasinya tidak dapat diterima oleh publik.

“Penambahan jabatan ini sebetulnya tidak urgent," sambungnya.

Lebih lanjut, Christina justru mendorong Presiden Prabowo memperbaiki pola komunikasi pemerintah secara spesifik, yakni sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga masing-masing.

"Solusi permasalahan komunikasi bukan sekedar penambahan jabatan, tapi kemauan seluruh bagian pemerintahan untuk mau mengubah caranya berkomunikasi," demikian Christina.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya