Berita

Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. (Foto: RMOL)

Politik

Perbaikan Komunikasi Pemerintahan Prabowo Subianto Bukan dengan Tambah Jabatan

SABTU, 02 MEI 2026 | 00:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengangkatan Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dipertanyakan. Gara-garanya sikap Hasan terdahulu saat menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenqn (Presidential Communication Office/PCO).

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Christina Clarissa Intania menilai, komunikasi Hasan saat itu bikin geger publik, buntut respons terkesan nir empati atas teror kepala babi terhadap media Tempo.

"Dia juga telah mundur sebagai bentuk tanggungjawabnya," kata Christina kepada RMOL, Jumat 1 Mei 2026.


Christina memandang, perbaikan komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilakukan dengan menambah jabatan. Apalagi jabatan tersebut diisi oleh sosok yang komunikasinya tidak dapat diterima oleh publik.

“Penambahan jabatan ini sebetulnya tidak urgent," sambungnya.

Lebih lanjut, Christina justru mendorong Presiden Prabowo memperbaiki pola komunikasi pemerintah secara spesifik, yakni sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga masing-masing.

"Solusi permasalahan komunikasi bukan sekedar penambahan jabatan, tapi kemauan seluruh bagian pemerintahan untuk mau mengubah caranya berkomunikasi," demikian Christina.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya