Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Bisnis

S&P Global Pantau Ketahanan Fiskal Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah

JUMAT, 01 MEI 2026 | 12:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

S&P Global Ratings mengungkapkan bahwa penilaian terhadap peringkat kredit Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada langkah pemerintah dalam memperkuat pertahanan anggaran atau bantalan fiskal. 

Upaya ini menjadi krusial untuk meredam dampak negatif yang muncul dari ketegangan konflik di Timur Tengah. Dalam sebuah webinar baru-baru ini, lembaga ini menjelaskan bahwa mereka belum mengambil tindakan negatif terhadap peringkat maupun prospek Indonesia karena proses mitigasi dampak perang masih terus berjalan.

Terkait kondisi anggaran saat ini, S&P memberikan catatan khusus mengenai posisi Indonesia yang cukup rentan. 


"Bantalan fiskal Indonesia dinilai tipis dan membuatnya lebih rentan dibanding negara Asia Tenggara lainnya, namun langkah pemerintah dapat mengurangi dampak negatif yang parah dari konflik," ujar Lembaga tersebut sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat 1 Mei 2026. 

Untuk mengatasi risiko tersebut, S&P melihat pemerintah mulai melakukan upaya mitigasi melalui pemangkasan anggaran, termasuk pada program makan gratis, serta mengandalkan kenaikan harga komoditas untuk meningkatkan pendapatan ekspor.

Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai meningkatnya rasio pembayaran bunga utang akibat melemahnya penerimaan negara, S&P menilai dukungan terhadap ekonomi Indonesia tidak akan langsung anjlok. Dibutuhkan krisis Timur Tengah yang berkepanjangan sebelum dampak ekonomi menjadi sangat signifikan hingga mampu menggoyahkan peringkat kredit nasional. 

Pada penilaian terakhir Juli tahun lalu, S&P masih mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB/A-2 dengan prospek stabil, menjadikannya satu-satunya lembaga besar yang belum merilis tinjauan tahunan terbaru.

Sikap S&P ini tergolong lebih bertahan dibandingkan lembaga pemeringkat lainnya. Sebagai perbandingan, Fitch Ratings telah menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif bulan lalu karena masalah ketidakpastian dan kredibilitas kebijakan. Senada dengan hal tersebut, Moody's juga mengubah prospek Indonesia menjadi negatif pada Februari lalu akibat kekhawatiran pada tata kelola keuangan negara.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya