Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Bisnis

S&P Global Pantau Ketahanan Fiskal Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah

JUMAT, 01 MEI 2026 | 12:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

S&P Global Ratings mengungkapkan bahwa penilaian terhadap peringkat kredit Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada langkah pemerintah dalam memperkuat pertahanan anggaran atau bantalan fiskal. 

Upaya ini menjadi krusial untuk meredam dampak negatif yang muncul dari ketegangan konflik di Timur Tengah. Dalam sebuah webinar baru-baru ini, lembaga ini menjelaskan bahwa mereka belum mengambil tindakan negatif terhadap peringkat maupun prospek Indonesia karena proses mitigasi dampak perang masih terus berjalan.

Terkait kondisi anggaran saat ini, S&P memberikan catatan khusus mengenai posisi Indonesia yang cukup rentan. 


"Bantalan fiskal Indonesia dinilai tipis dan membuatnya lebih rentan dibanding negara Asia Tenggara lainnya, namun langkah pemerintah dapat mengurangi dampak negatif yang parah dari konflik," ujar Lembaga tersebut sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat 1 Mei 2026. 

Untuk mengatasi risiko tersebut, S&P melihat pemerintah mulai melakukan upaya mitigasi melalui pemangkasan anggaran, termasuk pada program makan gratis, serta mengandalkan kenaikan harga komoditas untuk meningkatkan pendapatan ekspor.

Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai meningkatnya rasio pembayaran bunga utang akibat melemahnya penerimaan negara, S&P menilai dukungan terhadap ekonomi Indonesia tidak akan langsung anjlok. Dibutuhkan krisis Timur Tengah yang berkepanjangan sebelum dampak ekonomi menjadi sangat signifikan hingga mampu menggoyahkan peringkat kredit nasional. 

Pada penilaian terakhir Juli tahun lalu, S&P masih mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB/A-2 dengan prospek stabil, menjadikannya satu-satunya lembaga besar yang belum merilis tinjauan tahunan terbaru.

Sikap S&P ini tergolong lebih bertahan dibandingkan lembaga pemeringkat lainnya. Sebagai perbandingan, Fitch Ratings telah menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif bulan lalu karena masalah ketidakpastian dan kredibilitas kebijakan. Senada dengan hal tersebut, Moody's juga mengubah prospek Indonesia menjadi negatif pada Februari lalu akibat kekhawatiran pada tata kelola keuangan negara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya