Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Bisnis

S&P Global Pantau Ketahanan Fiskal Indonesia di Tengah Konflik Timur Tengah

JUMAT, 01 MEI 2026 | 12:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

S&P Global Ratings mengungkapkan bahwa penilaian terhadap peringkat kredit Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada langkah pemerintah dalam memperkuat pertahanan anggaran atau bantalan fiskal. 

Upaya ini menjadi krusial untuk meredam dampak negatif yang muncul dari ketegangan konflik di Timur Tengah. Dalam sebuah webinar baru-baru ini, lembaga ini menjelaskan bahwa mereka belum mengambil tindakan negatif terhadap peringkat maupun prospek Indonesia karena proses mitigasi dampak perang masih terus berjalan.

Terkait kondisi anggaran saat ini, S&P memberikan catatan khusus mengenai posisi Indonesia yang cukup rentan. 


"Bantalan fiskal Indonesia dinilai tipis dan membuatnya lebih rentan dibanding negara Asia Tenggara lainnya, namun langkah pemerintah dapat mengurangi dampak negatif yang parah dari konflik," ujar Lembaga tersebut sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat 1 Mei 2026. 

Untuk mengatasi risiko tersebut, S&P melihat pemerintah mulai melakukan upaya mitigasi melalui pemangkasan anggaran, termasuk pada program makan gratis, serta mengandalkan kenaikan harga komoditas untuk meningkatkan pendapatan ekspor.

Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai meningkatnya rasio pembayaran bunga utang akibat melemahnya penerimaan negara, S&P menilai dukungan terhadap ekonomi Indonesia tidak akan langsung anjlok. Dibutuhkan krisis Timur Tengah yang berkepanjangan sebelum dampak ekonomi menjadi sangat signifikan hingga mampu menggoyahkan peringkat kredit nasional. 

Pada penilaian terakhir Juli tahun lalu, S&P masih mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB/A-2 dengan prospek stabil, menjadikannya satu-satunya lembaga besar yang belum merilis tinjauan tahunan terbaru.

Sikap S&P ini tergolong lebih bertahan dibandingkan lembaga pemeringkat lainnya. Sebagai perbandingan, Fitch Ratings telah menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif bulan lalu karena masalah ketidakpastian dan kredibilitas kebijakan. Senada dengan hal tersebut, Moody's juga mengubah prospek Indonesia menjadi negatif pada Februari lalu akibat kekhawatiran pada tata kelola keuangan negara.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya