Berita

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Jalur Campur KRL dan KA Jarak Jauh Bahayakan Penumpang

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 16:08 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Sistem jalur kereta yang masih mencampur lintasan commuter dan kereta jarak jauh disorot keras usai kecelakaan maut di perlintasan sebidang. 

Komisi V DPR menilai jalur seperti itu seharusnya sudah dipisahkan penuh melalui sistem double-double track (DDT).

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko menegaskan bahwa jalur kereta yang melayani Commuter Line dan kereta antarkota wajib dibuat terpisah demi keselamatan perjalanan.


“Jadi terpisah, jalurnya terpisah,” kata Sudjatmiko kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis 30 April 2026. 

Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap sistem lintasan yang saat ini dinilai belum memenuhi standar keselamatan maksimal. Pasalnya, pembangunan DDT baru mencapai Bekasi, sementara lintasan menuju Cikarang masih digunakan bersama oleh KRL dan kereta jarak jauh.

Menurut Sudjatmiko, kondisi ideal seharusnya membuat perjalanan kereta komuter tidak lagi berbagi jalur dengan kereta antarkota berkecepatan tinggi maupun perjalanan jarak jauh.

“Memang bagusnya dan sempurnanya itu kalau double-double track sampai dengan Cikarang,” kata Sudjatmiko.

Sorotan juga mengarah pada dugaan masalah sistem persinyalan dalam insiden tersebut. Dalam paparan yang dibahas di Komisi V, KRL disebut sempat berhenti akibat gangguan namun masih berada di jalur yang akan dilalui KA Argo Bromo Anggrek.

Padahal, sistem persinyalan kereta menggunakan interlocking system yang seharusnya otomatis mengubah sinyal menjadi merah ketika jalur tidak aman.

Namun, masinis KA Argo Bromo Anggrek mengaku sinyal yang diterimanya justru menunjukkan kondisi aman atau hijau.

Jika keterangan itu benar, maka muncul indikasi adanya error pada sistem persinyalan. Sebaliknya, jika tidak, maka terdapat kemungkinan terjadi kesalahan pembacaan sinyal atau human error.

Kondisi tersebut dinilai janggal karena stasiun seharusnya menjadi titik paling aman dalam operasional kereta, mengingat pusat kendali perjalanan dan sistem persinyalan berada di area tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya