Tak Cukup Minta Maaf, Publik Menunggu Menteri PPPA Mundur untuk Tunjukkan Sikap Negarawan

Permintaan maaf Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi Choiri terkait pernyataannya yang menuai kritik usai insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, dinilai belum cukup. 

Diketahui, Menteri Arifah mengusulkan pemindahan gerbong khusus wanita ke bagian tengah rangkaian kereta sebagai langkah mitigasi pascakecelakaan. Namun, usulan tersebut dinilai perlu dikaji lebih hati-hati agar tidak menimbulkan bias dalam perspektif kebijakan.

Menurut Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, komunikasi itu irreversibel atau tidak dapat diubah. Sehingga, apa yang sudah disampaikan ke ruang publik tidak bisa ditarik kembali. 

“Menyampaikan permohonan maaf memang sudah seharusnya dilakukan karena ada pihak pihak yang merasa dilukai atas pernyataan yang disampaikan,” kata Neni kepada RMOL, sesaat lalu, Rabu, 29 April 2026.

Terlebih, kata Neni, kegagalan komunikasi publik yang dilakukan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bukan kali pertama. 

“Harusnya mereka itu think before you speak. Komunikasi dalam kondisi krisis itu harusnya berbasis data dan empati. Tidak asal bicara dan memberikan solusi absurd yang dapat menambah permasalahan,” sesalnya.

Atas dasar itu, Neni menilai bahwa imbas dari pernyataan Menteri Arifah tersebut semakin menimbulkan gelombang sentimen negatif yang terjadi dalam percakapan media sosial itu tidak bisa dikontrol. Oleh karenanya, harus ada mitigasi dan antisipasi yang serius. 

“Publik juga berharap permohonan maaf disertai dengan pengunduran diri akan menunjukkan sikap negarawan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi Choiri meminta maaf atas pernyataannya yang kurang tepat pascainsiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat.

"Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Ia menegaskan keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki.

"Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka," kata Arifah Fauzi.