Berita

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi, Thobib Al Asyhar (Foto: Kemenag)

Nusantara

Klarifikasi Kemenag: Tidak Ada Larangan Penyembelihan Hewan Kurban secara Mandiri

RABU, 29 APRIL 2026 | 09:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Agama mengklarifikasi video viral di media sosial yang mengeklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang penyembelihan hewan kurban dan menginstruksikan warga menggantinya dengan uang. 

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi, Thobib Al Asyhar, memastikan informasi dengan judul provokatif tersebut adalah hoaks yang dibuat dengan cara memotong konteks pernyataan asli Menag.

Faktanya, video tersebut merupakan rekaman saat Menag menghadiri acara Puncak Penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2 April 2026. 


Potongan video tersebut dikemas dengan judul “Lebaran Kurban, Gk Boleh Nyembelih Hewan, Suruh Ganti Uang” sehingga memicu kesalahpahaman dan disinformasi di tengah masyarakat. 

Dalam kesempatan itu, Menag sebenarnya mengusulkan gagasan mengenai manajemen kurban yang lebih modern dan terorganisir agar dampaknya bagi kesejahteraan umat bisa lebih maksimal, bukan untuk menghapus syariat penyembelihan.

“Pernyataan Menag harus dipahami secara utuh, bahwa yang dibicarakan adalah gagasan awal pengelolaan agar lebih tertata dan memberi manfaat luas. Itu bukan berarti mengganti praktik ibadah yang sudah berjalan,” jelas Thobib di Jakarta, pada Selasa 28 April 2026. 

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap tata cara ibadah yang sudah ada. “

Tidak ada pernyataan Menag yang melarang praktik penyembelihan hewan kurban. Kementerian Agama memastikan praktik ibadah tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.

Dalam konsep yang ditawarkan, masyarakat diberikan pilihan untuk menyalurkan kurban melalui lembaga profesional seperti Baznas. Melalui opsi ini, warga bisa menyetorkan dana senilai harga hewan, yang kemudian akan dikelola secara higienis di Rumah Potong Hewan (RPH) standar nasional agar distribusinya lebih merata dan tepat sasaran.

“Bagi masyarakat yang menginginkan kemudahan, dapat menyerahkan hewan kurban kepada lembaga profesional seperti Baznas atau memberikan dana senilai hewan kurban yang disediakan oleh Baznas. Selanjutnya, proses penyembelihan dan pendistribusian dilakukan secara profesional oleh Baznas pusat maupun Baznas daerah,” imbuhnya.

Meski demikian, Thobib menekankan bahwa pilihan tetap berada di tangan umat. Pemerintah tidak membatasi warga yang ingin tetap menjalankan tradisi kurban secara kolektif di lingkungan masing-masing. 

"Bagi masyarakat yang ingin menyembelih hewan kurban secara mandiri atau kelompok sebagaimana biasa, juga tidak dilarang," tandas Thobib.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya