Berita

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira. (Foto: YouTube Satu Visi Utama)

Bisnis

Celios: Dompetnya Purbaya Nggak akan Lama!

SENIN, 27 APRIL 2026 | 06:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kondisi kelas menengah yang terus dirugikan akibat kebijakan ekonomi yang salah dari pemerintah membuat perekonomian nasional dalam situasi berbahaya.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam peluncuran dan diskusi buku "Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi" dikutip dari kanal YouTube Satu Visi Utama, Minggu, 26 April 2026.

Bhima memprediksi anggaran negara yang dikelola Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak bisa bertahan dalam kondisi lama.
 

 
“Waktu kita nggak banyak. Bukan karena waktu panitia 10 menit, tapi waktu ekonomi kita yang nggak banyak. Dompetnya Purbaya itu nggak akan lama,” kata Bhima.

Ia mengkritik langkah Purbaya yang dengan bangga menolak utang dari International Monetary Fund (IMF) karena percaya diri soal kondisi ekonomi nasional. 

“Mau cari utang, IMF itu sudah menawarkan. Kalau IMF dia menawarkan utang kepada Purbaya, kemudian Purbaya menjawab kami tidak butuh utang, bukan itu (masalahnya) Om Purbaya. IMF ini adalah lender of the last resort, negara kalau krisis baru ke IMF. Jadi kalau Purbaya pergi ke Washington, pergi ke New York, dia ketemu sama IMF ditawarin pinjaman, artinya IMF tahu bahwa dompet pemerintah sudah nol atau minus,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Bhima mengajak mahasiswa untuk memperjuangkan keadaan ini dengan mengoreksi seluruh kebijakan yang kurang tepat. Di antaranya Proyek Strategis Nasional (PSN) peninggalan Jokowi yang menguras anggaran negara.

“Kita harus mendorong terus, membongkar semua PSN-PSN dari era Jokowi yang diteruskan ke era Prabowo, yang isinya adalah korupsi, isinya perampasan hak,” pungkasnya.


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya