Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. (Foto: Setkab)
Kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo selama dua periode telah menciptakan ketimpangan ekonomi yang sangat tajam antara yang miskin dan kaya.
Sejak memimpin pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, konglomerat Indonesia yang selama ini dikenal dengan istilah 9 naga telah berubah. Bukan 9 konglomerat lagi, melainkan sudah mencapai 50 orang. Sementara warga miskin tetap miskin.
Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam peluncuran dan diskusi buku "Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi" dikutip dari kanal YouTube Satu Visi Utama, Minggu, 26 April 2026.
"Jadi bukan 9 (naga/konglomerat), 50 orang yang paling kaya, itu kekayaannya terus melesat. Dan tahun 2024, 50 orang yang paling kaya ini setara 50 juta orang Indonesia. Di tahun 2026, (kekayaan 50 konglomerat) setara 55 juta orang Indonesia, dan ketimpangannya itu dipupuk dari Rp2.508 triliun di 2019 melesat menjadi Rp4.651 triliun," kata Bhima.
Bhima menyebut, kekayaan konglomerat ini melesat berkat kebijakan-kebijakan Jokowi, salah satunya hilirisasi.
"Siapa yang antek asing, yang menjual hilirisasi ke China? 80 persen lebih tujuan ekspor kita ke China. Begitu kita butuh mobil listrik, baterai, kita impor habis-habisan," jelasnya.
Bhima menyebut, gembar-gembor hilirisasi di periode kedua Jokowi bukan untuk menejahterakan masyarakat Indonesia, melainkan segelintir elite dengan mengapitalisasi sumber daya alam mentah ke negara tetangga.
"Indonesia punya cadangan nikel yang enggak ada habis-habisnya (tapi) biji nikel kita impor dari Filipina, Solomon Island pulau kecil. Karena hampir habis pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, dikeruk oleh rente kebijakan hilirisasinya Jokowi," tambah Bhima.
"Jadi Jokowi menyisakan apa? Yang miskin makin miskin, yang menengah semakin turun, sementara yang kaya makin dapat rente bukan cuma dari infrastruktur, jalan tol, BUMN yang bangkrut, tapi yang kaya juga mendapatkan rente dari yang disebut sebagai hilirisasi. Itu kerjaannya Jokowi," lanjut Bhima.
Mirisnya, kekayaan para konglomerat Indonesia ini tidak disimpan di dalam negeri demi menghindari pajak.
"Uangnya mungkin enggak di sini, uangnya di Singapura, di Dubai, di Hongkong, di Makau, di negara-negara surga pajak," tandasnya tanpa menyebutkan 50 konglomerat yang dimaksud.
