Berita

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

KPK: Capres hingga Kepala Daerah Idealnya Tidak Karbitan

MINGGU, 26 APRIL 2026 | 17:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya kaderisasi partai politik dalam proses pencalonan pejabat publik. Lembaga antirasuah itu menilai, calon presiden hingga kepala daerah seharusnya berasal dari kader partai, bukan figur instan tanpa rekam jejak jelas.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan sekaligus menutup celah praktik politik transaksional.

“Idealnya yang diusulkan partai untuk menjadi pejabat publik adalah kader partai. Dengan begitu, proses kaderisasi benar-benar melahirkan pemimpin berkualitas dengan rekam jejak yang diketahui partai pengusung,” ujar Aminuddin dikutip RMOL, Minggu, 26 April 2026.


KPK menilai, selama ini partai politik kerap mengabaikan kaderisasi. Dampaknya, kandidat yang diusung tidak memiliki basis dan rekam jejak yang kuat di internal partai, sehingga membuka ruang negosiasi berbasis kepentingan finansial.

Melalui penguatan kaderisasi, partai diharapkan mampu mencetak pemimpin yang teruji sekaligus menekan praktik mahar politik yang selama ini menjadi penyakit kronis demokrasi.

Meski begitu, KPK menyadari rekomendasi tersebut berpotensi menuai polemik. Salah satunya terkait anggapan pembatasan hak politik warga yang bukan kader partai.

Menanggapi hal itu, Aminuddin menegaskan rekomendasi KPK bukan aturan yang mengikat, melainkan pandangan ideal untuk mendorong perbaikan sistem politik.

“Pasti ada pro dan kontra, tapi tujuan dari rekomendasi kajian ini untuk sesuatu yang lebih baik,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya