Ilustrasi Rupiah (Foto: Babbe)
Nilai tukar Rupiah yang sempat menembus level Rp17.252 per Dolar AS menjadi sorotan serius.
Kondisi ini dinilai sebagai sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi nasional, terutama karena berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredam dampak pelemahan Rupiah sekaligus mengantisipasi lonjakan inflasi.
“Kondisi Rupiah saat ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pelemahan ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor dan biaya produksi. Jika harga naik sementara pendapatan masyarakat stagnan, daya beli akan terpuruk,” ujar Bertu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 25 April 2026.
Ia menjelaskan, pelemahan Rupiah berpotensi menimbulkan efek domino, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi, jika tidak segera diatasi, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang.
Menurutnya, kondisi ini berisiko langsung menggerus kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan inflasi melonjak tanpa kendali.
“Tanpa intervensi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, risiko ketidakstabilan sosial ekonomi akan semakin terbuka,” tegasnya.
Di sisi lain, Bertu juga menyoroti dilema kebijakan moneter. Upaya bank sentral menahan pelemahan Rupiah melalui kenaikan suku bunga acuan dinilai dapat berdampak pada sektor riil, terutama pelaku UMKM.
“Jika suku bunga meningkat, akses pembiayaan bagi UMKM akan semakin sulit. Ini bisa menghambat ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bertu mendorong pemerintah menjalankan tiga langkah strategis.
Pertama, memperkuat operasi pasar dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar guna menekan lonjakan harga.
Kedua, memastikan bantuan sosial tepat sasaran agar kelompok rentan tetap memiliki daya beli.
Ketiga, memberikan kemudahan akses pembiayaan serta insentif fiskal bagi UMKM agar tetap produktif di tengah tekanan kurs.
“Mengendalikan inflasi adalah kunci. Pemerintah harus memastikan pasokan aman dan harga stabil. Bantuan sosial juga harus benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
