Berita

Ilustrasi Sanksi Kecurangan UTBK SNBT 2026 (Sumber: Gemini Generated Image)

Nusantara

3 Sanksi Kecurangan UTBK SNBT 2026, Masuk Daftar Hitam hingga Pidana

KAMIS, 23 APRIL 2026 | 16:18 WIB | OLEH: TIFANI

Beragam aksi kecurangan peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026 viral di media sosial. Sejumlah video memperlihatkan panitia UTBK di berbagai daerah membongkar praktik tidak jujur yang dilakukan calon mahasiswa.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari berpura-pura tergesa-gesa karena datang terlambat, memalsukan KTP yang baru diterbitkan, hingga menggunakan alat bantu elektronik yang disembunyikan di telinga. Fenomena ini menjadi pengingat bagi seluruh peserta untuk mematuhi aturan yang berlaku. 

Pasalnya, panitia telah menyiapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti melakukan kecurangan dalam UTBK SNBT 2026.


Sanksi Kecurangan UTBK SNBT 2026

Berikut sejumlah sanksi yang dapat dikenakan kepada peserta yang terbukti melakukan kecurangan selama proses ujian:

1. Ancaman Pidana Sesuai Hukum yang Berlaku


Peserta yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi pidana. Tidak hanya peserta, pihak lain yang terlibat, baik dari luar maupun dari dalam institusi, juga berpotensi diproses secara hukum. 

Kasus serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya dan berujung pada proses hukum.

2. Dilaporkan ke Panitia SNPMB Pusat

Peserta UTBK 2026 yang terbukti melakukan pelanggaran dalam bentuk apa pun akan dilaporkan ke panitia pusat dan dikenai sanksi tegas, termasuk diskualifikasi permanen dari proses seleksi.

3. Masuk Daftar Hitam (Blacklist) di Berbagai Jalur

eserta yang terbukti melakukan kecurangan berisiko masuk daftar hitam pada seluruh jalur seleksi perguruan tinggi negeri, mulai dari SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri, hingga jalur prestasi. Sanksi ini membuat pelaku kehilangan kesempatan untuk mengikuti berbagai jalur penerimaan di masa mendatang.

Peserta UTBK 2026 diimbau untuk menjaga kejujuran selama ujian. Kecurangan tidak hanya berujung pada sanksi berat, tetapi juga dapat menghilangkan peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya