KPK Periksa Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub

Pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Kamis, 23 April 2026, tim penyidik memanggil tiga orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Budi kepada wartawan, Kamis siang, 23 April 2026.

Ketiga saksi yang dipanggil, yakni Mohamad Risal Wasal selaku mantan Dirjen Perkeretaapian yang kini menjabat Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda, Dicky Hendrik Kusbiantoro selaku staf Direktur Prasarana Kereta Api Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dan Nurhadi Unggul Wibowo selaku Kepala BPTD kelas II Sumatera Selatan.

Kasus korupsi di DJKA ini terkuak berawal dari OTT yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka, salah satunya Bupati Pati, Sudewo yang juga mantan anggota Komisi V DPR. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.