Cipayung Plus Jakarta. (Foto: Dok. Pribadi)
Aliansi Cipayung Plus Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terkait polemik pemberitaan Tempo yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurut mereka, pemberitaan isu politik nasional perlu mempertimbangkan aspek keseimbangan informasi dan penyajian narasi.
“Kami melihat perlunya penguatan pada aspek verifikasi dan penyajian informasi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang berimbang dan kredibel,” ujar penanggung jawab Cipayung Plus, Arjuna Gani dalam keterangannya, Rabu, 22 April 2026.
Sebagai bagian dari aspirasi tersebut, Cipayung Plus mendorong Dewan Pers melakukan evaluasi etik secara menyeluruh dan transparan terhadap produk jurnalistik yang menjadi polemik.
Selain itu, mereka juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga independensi media serta mendorong masyarakat agar semakin kritis dalam mengonsumsi informasi. Menurut Arjuna, dinamika ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap media.
“Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etik dan profesionalisme,” tegasnya.
Cipayung Plus Jakarta sebelumnya menggelar diskusi publik di Gedung KNPI Rawamangun untuk membahas isu tersebut. Forum itu menghadirkan berbagai narasumber dari unsur pers, akademisi, hingga praktisi.
Dari sisi politik, Sekretaris DPP Mahkamah Partai Nasdem, Reginaldo Sultan menilai pentingnya pemisahan yang jelas antara fakta dan opini dalam pemberitaan. Ia juga menyoroti penggunaan narasumber anonim yang perlu diimbangi dengan penguatan verifikasi.
“Perlu kehati-hatian dalam mengolah informasi, terutama yang bersumber dari narasumber yang tidak disebutkan identitasnya,” ujarnya.
Reginaldo lantas menyinggung pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Prabowo Subianto yang disinggung dalam salah satu laporan Tempo. Menurutnya, pertemuan tersebut lebih bersifat dialog kebangsaan.
Sementara itu, pengamat media Arfi Bambani Amri menilai peran media dalam demokrasi perlu diperkuat dibarengi dengan peningkatan literasi publik agar mampu menyaring informasi secara objektif.
“Ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas ekosistem informasi dan literasi masyarakat. Literasi politik perlu terus ditingkatkan oleh semua pihak,” pungkasnya.
