Australia Belum Pastikan Perpanjangan Keringanan Pajak BBM

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa belum ada kepastian apakah keringanan pajak bahan bakar akan diperpanjang setelah 30 Juni. 

Dalam pernyataannya, Albanese menyebut situasi global saat ini sangat sulit diprediksi akibat konflik yang masih berlangsung.

“Tidak ada yang bisa memperkirakan secara akurat apakah perang di Iran akan berakhir pada saat itu. Situasi global sedang bergejolak dan kacau,” ujarnya, dikutip dari 9News, Rabu 22 April 2026.

Albanese menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri. 

“Yang bisa kita lakukan di Australia adalah melakukan segala yang kita bisa untuk mengamankan pasokan… dan itulah yang sedang kami lakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Australia telah memutuskan untuk memangkas pajak bahan bakar hingga setengahnya sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni, dan diambil saat harga minyak mentah global melonjak akibat konflik di Timur Tengah.

Pemotongan pajak tersebut membuat harga bensin turun sekitar 26,3 sen Australia per liter. Artinya, pengendara bisa menghemat hampir 19 Dolar Australia untuk satu kali pengisian penuh tangki berkapasitas 65 liter. 

Langkah ini diambil karena pemerintah menyadari tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat semakin berat, terutama akibat kenaikan harga energi global. Selain itu, pemerintah juga menangguhkan pungutan untuk kendaraan berat selama tiga bulan guna membantu sektor logistik.

Namun, dampak kebijakan ini dinilai tidak akan sepenuhnya mengimbangi kenaikan harga bahan bakar. Pasalnya, lonjakan harga minyak dunia menjadi faktor utama yang mendorong mahalnya bensin, bukan semata-mata pajak.

Di sisi lain, Australia juga menghadapi tantangan besar karena masih bergantung pada impor untuk sebagian besar kebutuhan bahan bakar olahan. Kondisi ini membuat harga energi di dalam negeri sangat rentan terhadap gejolak global.