Berita

Presiden Prabowo Subianto berssma Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. (Foto: Istimewa)

Politik

Bahlil dan Sejumlah Menteri Layak Direshuffle

RABU, 22 APRIL 2026 | 10:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Pengamat politik Andi Yusran mendorong Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi dan perombakan jajaran menteri, menyusul sorotan terhadap kinerja sejumlah pembantu presiden yang dinilai belum optimal.

Salah satu yang disorot adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kinerja Bahlil diniai tidak jelas sejak menjabat, bahkan sektor energi disebut stagnan tanpa inovasi berarti.

“Bahlil adalah salah seorang anggota kabinet yang sangat patut untuk di-reshuffle. Tidak jelas kinerjanya sejak menjabat Menteri ESDM. Bahkan sektor energi adalah salah satu sektor yang stagnan, tidak ada inovasi,” ujarnya kepada RMOL, Rabu, 22 April 2026.


Ia juga menyoroti persoalan di lapangan, seperti kelangkaan BBM jenis biosolar. Menurutnya, potensi energi alternatif seperti gas seharusnya bisa didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, namun hal itu dinilai luput dari perhatian.

Selain itu, Andi turut mengkritik Menteri Luar Negeri Sugiono yang dianggap gagal membaca konstelasi politik internasional. Dampaknya, Presiden Prabowo dinilai tidak mendapatkan masukan yang tepat dalam mengambil kebijakan luar negeri.

“Ia gagal memahami konstelasi politik internasional sehingga Prabowo tidak mendapat input yang cermat. Langkah ikut-ikutan di BOP dan blunder Indonesia menandatangani perjanjian dagang resiprokal yang timpang dengan AS adalah contoh gagalnya diplomasi Indonesia,” tegasnya.

Tak hanya itu, Andi juga menyoroti kinerja kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK. Ia menilai tingginya tensi masalah sosial, kemiskinan, hingga masih lemahnya ekonomi kerakyatan menjadi indikator bahwa sektor kesejahteraan rakyat belum tertangani optimal.

“Masih terbatasnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan juga menjadi indikator awal. Menko PMK dan menteri-menteri di lingkup koordinasinya layak di-reshuffle,” pungkasnya.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya