Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)

Politik

Tokoh Perdamaian Poso-Ambon: Ceramah JK Bukan Penistaan Agama

RABU, 22 APRIL 2026 | 00:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bersama sejumlah pelaku sejarah perdamaian konflik Poso dan Ambon menggelar klarifikasi atas polemik pernyataan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 21 April 2026 

Pertemuan tersebut dilakukan untuk meluruskan narasi terkait potongan video ceramah JK mengenai "mati syahid" dalam konflik Poso-Ambon yang viral dan memicu tuduhan penistaan agama.

Sejumlah tokoh agama yang hadir dari Poso di antaranya Pendeta Rudolf Metusala, Pendeta Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.


Sementara dari Maluku hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah.

“Untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah, Ade Armando cs, dengar ini. Bapak-bapak ini yang pernah dulu mengalami keadaan pada waktu itu,” kata JK.

Dalam kesempatan tersebut, Pendeta John Ruhulessin menegaskan, ceramah JK di UGM terkait Maluku dan Poso. 

"Tidak ada yang menyangkut yang lain,” kata Pendeta John.

Lebih mendalam, kata Pendeta John, konflik saat itu dipicu penyalahgunaan agama sebagai legitimasi kekerasan.

“Kalau pada waktu itu doktrin agama diberlakukan, saya yakin tidak akan terjadi konflik di Maluku,” kata Pendeta John.

Hal senada disampaikan Pendeta Rinaldi Damanik. Ia menyebut pernyataan JK adalah analisis realitas konflik, bukan ajaran teologis.

Sementara itu, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin  menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat itu adalah fakta di lapangan.

“Sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah fakta lapangan. Di sana teriak 'Darah Yesus', di sebelah berteriak 'Allahu Akbar',” kata Sugiyanto.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya