Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)

Politik

Tokoh Perdamaian Poso-Ambon: Ceramah JK Bukan Penistaan Agama

RABU, 22 APRIL 2026 | 00:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bersama sejumlah pelaku sejarah perdamaian konflik Poso dan Ambon menggelar klarifikasi atas polemik pernyataan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 21 April 2026 

Pertemuan tersebut dilakukan untuk meluruskan narasi terkait potongan video ceramah JK mengenai "mati syahid" dalam konflik Poso-Ambon yang viral dan memicu tuduhan penistaan agama.

Sejumlah tokoh agama yang hadir dari Poso di antaranya Pendeta Rudolf Metusala, Pendeta Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.


Sementara dari Maluku hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah.

“Untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah, Ade Armando cs, dengar ini. Bapak-bapak ini yang pernah dulu mengalami keadaan pada waktu itu,” kata JK.

Dalam kesempatan tersebut, Pendeta John Ruhulessin menegaskan, ceramah JK di UGM terkait Maluku dan Poso. 

"Tidak ada yang menyangkut yang lain,” kata Pendeta John.

Lebih mendalam, kata Pendeta John, konflik saat itu dipicu penyalahgunaan agama sebagai legitimasi kekerasan.

“Kalau pada waktu itu doktrin agama diberlakukan, saya yakin tidak akan terjadi konflik di Maluku,” kata Pendeta John.

Hal senada disampaikan Pendeta Rinaldi Damanik. Ia menyebut pernyataan JK adalah analisis realitas konflik, bukan ajaran teologis.

Sementara itu, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin  menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat itu adalah fakta di lapangan.

“Sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah fakta lapangan. Di sana teriak 'Darah Yesus', di sebelah berteriak 'Allahu Akbar',” kata Sugiyanto.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya