Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)

Politik

Tokoh Perdamaian Poso-Ambon: Ceramah JK Bukan Penistaan Agama

RABU, 22 APRIL 2026 | 00:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bersama sejumlah pelaku sejarah perdamaian konflik Poso dan Ambon menggelar klarifikasi atas polemik pernyataan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 21 April 2026 

Pertemuan tersebut dilakukan untuk meluruskan narasi terkait potongan video ceramah JK mengenai "mati syahid" dalam konflik Poso-Ambon yang viral dan memicu tuduhan penistaan agama.

Sejumlah tokoh agama yang hadir dari Poso di antaranya Pendeta Rudolf Metusala, Pendeta Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.


Sementara dari Maluku hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah.

“Untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah, Ade Armando cs, dengar ini. Bapak-bapak ini yang pernah dulu mengalami keadaan pada waktu itu,” kata JK.

Dalam kesempatan tersebut, Pendeta John Ruhulessin menegaskan, ceramah JK di UGM terkait Maluku dan Poso. 

"Tidak ada yang menyangkut yang lain,” kata Pendeta John.

Lebih mendalam, kata Pendeta John, konflik saat itu dipicu penyalahgunaan agama sebagai legitimasi kekerasan.

“Kalau pada waktu itu doktrin agama diberlakukan, saya yakin tidak akan terjadi konflik di Maluku,” kata Pendeta John.

Hal senada disampaikan Pendeta Rinaldi Damanik. Ia menyebut pernyataan JK adalah analisis realitas konflik, bukan ajaran teologis.

Sementara itu, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin  menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat itu adalah fakta di lapangan.

“Sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah fakta lapangan. Di sana teriak 'Darah Yesus', di sebelah berteriak 'Allahu Akbar',” kata Sugiyanto.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya