Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. (Foto: Istimewa)

Politik

Tokoh Perdamaian Poso-Ambon: Ceramah JK Bukan Penistaan Agama

RABU, 22 APRIL 2026 | 00:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bersama sejumlah pelaku sejarah perdamaian konflik Poso dan Ambon menggelar klarifikasi atas polemik pernyataan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 21 April 2026 

Pertemuan tersebut dilakukan untuk meluruskan narasi terkait potongan video ceramah JK mengenai "mati syahid" dalam konflik Poso-Ambon yang viral dan memicu tuduhan penistaan agama.

Sejumlah tokoh agama yang hadir dari Poso di antaranya Pendeta Rudolf Metusala, Pendeta Rinaldi Damanik, Pdt. Jetroson Rense, Pdt. Dajaramo Tasiabe, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin, Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.


Sementara dari Maluku hadir Pdt. Prof. John Ruhulessin, Prof. Hasbullah Toisutta, dan Ustaz Hadi Basalamah.

“Untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah, Ade Armando cs, dengar ini. Bapak-bapak ini yang pernah dulu mengalami keadaan pada waktu itu,” kata JK.

Dalam kesempatan tersebut, Pendeta John Ruhulessin menegaskan, ceramah JK di UGM terkait Maluku dan Poso. 

"Tidak ada yang menyangkut yang lain,” kata Pendeta John.

Lebih mendalam, kata Pendeta John, konflik saat itu dipicu penyalahgunaan agama sebagai legitimasi kekerasan.

“Kalau pada waktu itu doktrin agama diberlakukan, saya yakin tidak akan terjadi konflik di Maluku,” kata Pendeta John.

Hal senada disampaikan Pendeta Rinaldi Damanik. Ia menyebut pernyataan JK adalah analisis realitas konflik, bukan ajaran teologis.

Sementara itu, Ustaz Sugiyanto Kaimuddin  menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat itu adalah fakta di lapangan.

“Sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah fakta lapangan. Di sana teriak 'Darah Yesus', di sebelah berteriak 'Allahu Akbar',” kata Sugiyanto.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya