DJP Sebut PPN Jalan Tol Masih Wacana dan Belum Berlaku

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan tersebut hingga kini masih dalam tahap perencanaan dan belum diberlakukan. Menurutnya belum ada aturan resmi yang mengatur pemungutan PPN atas jalan tol.

"Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat," kata Inge dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Ia menjelaskan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 merupakan dokumen rencana strategis DJP untuk periode 2025-2029. 

Dokumen tersebut memuat arah kebijakan jangka menengah, termasuk rencana perluasan basis pajak untuk mendorong sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut Inge, pencantuman wacana pajak tol dalam dokumen tersebut lebih mencerminkan arah kebijakan ke depan. 

Fokusnya antara lain memperluas basis pajak secara proporsional, menjaga kesetaraan perlakuan antarjenis jasa, serta mendukung keberlanjutan fiskal dalam pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur.

Lebih lanjut, ia menegaskan jika kebijakan itu nantinya diformalkan, prosesnya akan dilakukan secara hati-hati dan komprehensif. 

Pemerintah, menurutnya akan melakukan kajian mendalam, berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha, termasuk sektor transportasi.

Pemerintah juga memastikan setiap kebijakan perpajakan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta menjaga daya beli masyarakat.

"Apabila nantinya kebijakan tersebut telah ditetapkan, informasi resmi akan disampaikan secara terbuka melalui kanal komunikasi pemerintah," tandasnya.