Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dalam jumpa pers di kediamannya Jalan Brawijaya IV No.12, Jakarta Selatan pada Sabtu 18 April 2026. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Sentilan JK Singgung Beban Sejarah Jokowi

SELASA, 21 APRIL 2026 | 16:01 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkap peranannya terhadap suksesi Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ke-7, merupakan sentilan yang bersifat pribadi.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai, sikap JK yang secara terbuka menunjukkan kemarahan hingga membuka percakapan privat di Whatsapp (WA) dapat dimaknai sebagai kekecewaan.

"Karena merasa tak dihargai telah berperan dan punya kontribusi mengantarkan Jokowi ke kursi kekuasaan," ujar Efriza kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.


Menurutnya, wajar apabila JK menunjukkan reaksi kemarahan di publik, karena muncul narasi yang menyebut dirinya mendanai kasus ijazah Jokowi.

"Dan terakhir, JK dianggap melakukan penistaan agama dalam ceramahnya di UGM. Akumulasi ini memang menyerang JK disinyalir karena sikap JK yang keras dalam kritik untuk membela kepentingan rakyat," tuturnya.

Di samping itu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendapati fakta pribadi JK diusik oleh orang-orang ataupun kelompok buzzer Jokowi yang kerap disebut Ternak Mulyono (Termul).

Efriza memperkirakan JK merasa diabaikan dalam dinamika politik mutakhir dan terkesan sedang mencari popularitas di publik dengan mengungkap peranannya terhadap Jokowi.

"Kesannya, JK adalah elite 'kemarin sore' yang baru mau eksis dengan Pansos. Padahal sebaliknya, jelas-jelas tanpa JK maka Jokowi tidak akan pernah diperhitungkan sebagai calon presiden, Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden meragukan kualitas dan akseptabilitas Jokowi di kancah nasional," beber dia. 

"Artinya, diterimanya Jokowi sebagai capres itu kenyataan sejarah. Tanpa JK, maka Jokowi hanya politisi daerah yang tidak akan masuk dalam lingkaran kekuasaan level nasional. Kenyataan sejarah ini adalah beban sejarah secara pribadi Jokowi," demikian Efriza menambahkan.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya