Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 November 2024 (Foto: RMOL)
Kinerja kabinet pemerintahan saat ini menuai kritik tajam. Sejumlah pihak menilai arah kebijakan pemerintah tidak jelas, bahkan cenderung berjalan tanpa kendali.
Sorotan khusus mengarah pada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai memicu kegaduhan publik setelah kebijakan kenaikan LPG di tengah beban masyarakat akibat naiknya harga BBM.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyebut kondisi kabinet saat ini layaknya berjalan dengan sistem “auto pilot”, terutama di tengah situasi keuangan negara yang dinilai tidak kondusif.
“Kabinet hari ini bisa dikatakan kabinet ‘auto pilot’. Karena kondisi keuangan yang tidak kondusif, maka setiap menteri mengambil pilihan paling mudah, yakni menaikkan harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Hari kepada RMOL, Selasa, 21 April 2026.
Ia menilai, kebijakan pemerintah justru semakin menekan masyarakat melalui kenaikan berbagai kebutuhan pokok, termasuk sektor energi.
“Kita dipaksa untuk menghemat, tapi pajak dinaikkan seperti era kolonial. Di sisi lain, para elit justru mempertontonkan kemewahan,” tegasnya.
Menurut Hari, kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
“Hal tersebut menyakitkan hati rakyat. Di satu sisi masyarakat dipaksa menerima kenaikan harga, di sisi lain LPG juga akan dinaikkan,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi kabinet yang dinilai membuat setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
Hari menambahkan, citra pemerintahan semakin menurun akibat pembiaran terhadap berbagai agenda kementerian yang dianggap tidak terukur.
“Citra pemerintahan saat ini makin tidak terjaga karena pembiaran atas agenda kementerian masing-masing. Kasus MBG, KDMP, hingga urusan Satgas PKH berjalan semaunya, selama kepentingan pribadi dan kelompok tidak terganggu,” paparnya.
Dalam konteks tersebut, Hari menilai reshuffle kabinet, khususnya di sektor energi, menjadi langkah mendesak untuk meredam kegaduhan publik.
“Reshuffle bisa menjadi obat sementara bagi pemerintahan saat ini,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa perombakan kabinet tidak akan cukup tanpa perubahan arah kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
“Jika situasi terus tidak menentu, gerakan sipil akan menguat, terutama dari kelas menengah yang tertekan oleh dampak situasi global hingga nasional. Biarkan gajah-gajah bertarung, tapi jangan sampai semut terinjak-injak,” pungkasnya.
