Ikan sapu-sapu. (Foto: Istimewa)
ANGKA selalu menjadi bahasa paling nyaman dalam kebijakan publik. Ia rapi, terukur, dan mudah dipahami.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhi capaian operasi penangkapan ikan sapu-sapu di sungai-sungai Jakarta: puluhan ribu ekor, bahkan berton-ton, diangkat dalam satu kegiatan.
Secara administratif, ini merupakan kerja nyata yang patut dicatat. Namun, ekologi tidak bekerja dalam logika angka harian.
Pengalaman Sungai Mississippi di Amerika Serikat saat menghadapi invasi Asian carp memberi pelajaran penting.
Penangkapan massal memang dilakukan dan tetap menjadi bagian dari strategi pengendalian.
Namun, seiring waktu, pendekatan ini dipahami memiliki keterbatasan. Laju reproduksi dan daya adaptasi spesies invasif membuat pengendalian berbasis tangkapan saja tidak cukup.
Karena itu, strategi diperluas: pencegahan penyebaran, penguatan kontrol ekosistem, pemanfaatan ekonomi, serta intervensi teknologi dan riset jangka panjang.
Bahkan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, hasilnya tetap berada pada level pengendalian, bukan penghapusan.
Dalam konteks Jakarta, sejumlah temuan lapangan menunjukkan bahwa di beberapa titik perairan, ikan sapu-sapu dapat mendominasi sebagian besar populasi ikan.
Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan serius terhadap keseimbangan ekosistem perairan.
Dalam kajian ekologi, situasi seperti ini kerap dikaitkan dengan perubahan struktur komunitas yang mengarah pada kondisi mendekati
regime shift, yakni perubahan sistem yang membuat ekosistem sulit kembali ke keadaan semula.
Di sisi lain, operasi penangkapan menunjukkan capaian yang signifikan. Dalam satu kegiatan, jumlah tangkapan dapat mencapai beberapa ton dengan melibatkan banyak personel. Upaya ini memiliki fungsi penting sebagai langkah pengendalian jangka pendek.
Namun persoalan muncul ketika capaian tersebut menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan.
Semakin besar angka yang dihasilkan, semakin kuat kesan bahwa persoalan sedang terselesaikan.
Padahal, secara substansi, kebijakan sendiri mengakui bahwa langkah ini bersifat sementara. Di titik ini, narasi kebijakan berisiko menyederhanakan realitas.
Ikan sapu-sapu bukanlah penyebab tunggal persoalan, melainkan bagian dari respons ekologis terhadap kondisi lingkungan.
Kualitas air yang menurun, tingginya beban pencemaran, serta ketidakseimbangan ekosistem menjadi faktor yang memungkinkan spesies ini berkembang dominan. Dengan demikian, persoalan utama tidak hanya berada pada spesies, tetapi pada sistem lingkungan yang menopangnya.
Selama kondisi tersebut tidak berubah, setiap upaya penangkapan akan berhadapan dengan dinamika yang sama: ruang ekologis yang tersedia akan kembali diisi oleh spesies yang paling adaptif.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pengendalian spesies invasif membutuhkan pendekatan multidimensi.
Penangkapan tetap penting, tetapi perlu berjalan bersama upaya pencegahan, pemulihan habitat, penguatan regulasi, serta dukungan riset dan teknologi. Tanpa itu, kebijakan akan cenderung bersifat reaktif.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan tidak cukup ditentukan oleh jumlah ikan yang berhasil diangkat dari sungai.
Indikator yang lebih mendasar adalah apakah kualitas air membaik, apakah keseimbangan ekosistem mulai pulih, dan apakah sungai kembali berfungsi sebagai sistem ekologis yang sehat.
Jika indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan, maka angka besar hanya mencatat aktivitas, bukan perubahan.
Sungai tidak bekerja dengan statistik. Ia bekerja dengan sistem. Dan kebijakan publik perlu bergerak melampaui politik angka, menuju pemulihan ekologi yang nyata dan berkelanjutan.
*Direktur Jakarta Institute
