Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dalam jumpa pers di kediamannya Jalan Brawijaya IV No.12, Jakarta Selatan pada Sabtu 18 April 2026. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Politik

Maksud Baik JK Disalahtafsirkan Loyalis Jokowi

SELASA, 21 APRIL 2026 | 02:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Maksud Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Joko Widodo alias Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI karena dirinya, bukan berarti JK sebagai 
penentu nasib Jokowi. 

"Maksudnya adalah agar termul-termul jangan semena-mena terhadap dirinya. Melaporkan dirinya seenaknya saja dalam dugaan penistaan agama, setelah video ceramahnya dilakukan pemotongan," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Selasa 21 April 2026. 

Menurut Erizal, Jusuf Kalla bermaksud baik melaporkan Rismon Sianipar dan 4empat akun media sosial lainnya, agar tuduhan kepada dirinya sebagai penyandang dana kasus ijazah Jokowi tak melebar ke mana-mana. 

Menurut Erizal, Jusuf Kalla bermaksud baik melaporkan Rismon Sianipar dan 4empat akun media sosial lainnya, agar tuduhan kepada dirinya sebagai penyandang dana kasus ijazah Jokowi tak melebar ke mana-mana. 

"Termasuk, permintaan JK agar Jokowi membuka saja ijazahnya agar sesegera mungkin mengakhiri kasus yang sudah sangat melelahkan ini," kata Erizal.

Tapi, sayangnya, lanjut Erizal, maksud baik Jusuf Kalla itu tak ditangkap dengan baik pula. Baik oleh Jokowi sendiri maupun para pendukungnya. 

"Kalau maksud baik saja sudah disalahartikan, bagaimana pula dengan maksud jahat?" sentil Erizal.

Petinggi Projo dan PSI hampir senada mengatakan bahwa yang menjadikan Jokowi Presiden, bukan JK, tapi rakyat! 

"Pernyataan ini tidak salah, tapi maksudnya bukan begitu. Jangan diadu-adu antara Jokowi dan JK, keduanya pernah saling membantu, untuk tujuan yang baik," kata Erizal.

"Benar Jokowi dipilih rakyat, tapi kontribusi JK juga besar atas keterpilihan itu," sambungnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya