Berita

Sejarawan dan intelektual Vijay Prashad di Gerung Merdeka Bandung (sedang duduk). (Foto: dok pribadi)

Politik

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

SENIN, 20 APRIL 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Spirit Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan agenda nyata yang masih relevan untuk menjawab krisis global saat ini. 

“Ini bukan nostalgia. Ini tentang menyelesaikan masalah hari ini,” kata Sejarawan dan intelektual Vijay Prashad dalam keterangannya, dikutip Senin, 20 April 2026.

Vijay menilai, inti utama KAA bukanlah isu keamanan, melainkan persoalan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya. 


Menurutnya, negara-negara di Global South sejak awal mempertanyakan mengapa kekayaan alam mereka harus terus mengalir ke luar negeri tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyatnya.

“Mengapa rakyat kita harus menggali kekayaan alam kita, lalu membiarkan kekayaan itu mengalir ke tempat lain? Mengapa kita tidak bisa mengolahnya sendiri, membangun industri kita, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita?” ujarnya.

Vijay juga menyinggung bahwa perdebatan tersebut masih terjadi hingga kini, termasuk di Indonesia. “Di Indonesia hari ini Anda masih berdebat soal apa yang harus dilakukan dengan nikel Anda. Setelah 71 tahun, ini masih perdebatan yang sama,” katanya.

Vijay menilai kegagalan negara-negara berkembang dalam membangun kemandirian ekonomi tidak lepas dari tekanan global yang menghambat upaya pembentukan tatanan ekonomi internasional baru pasca-Bandung.

“Ketika kita mencoba membangun agenda ekonomi sendiri, selalu ada intervensi. Lihat apa yang terjadi di Brasil, di Kongo, dan di Indonesia pada 1965,” ujarnya.

Menurut Vijay, pesan penting Bandung adalah bahwa negara-negara Global South tidak hanya memiliki hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dalam sistem internasional.

“Tidak ada gunanya berbicara jika tidak didengar. Untuk didengar, kita membutuhkan kekuasaan,” katanya.

Vijay juga mengkritik struktur global seperti Dewan Keamanan PBB yang dinilai tidak merepresentasikan negara-negara berkembang. “Tidak ada anggota tetap dari Afrika. Tidak ada dari Amerika Latin. Padahal mereka bagian besar dari dunia,” ucapnya.

Selain itu, Vijay menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, termasuk penguasaan atas sumber daya alam dan teknologi. Ia mencontohkan kebijakan China yang mewajibkan transfer teknologi dan investasi ulang sebagai syarat masuknya investasi asing.

“Mereka tidak hanya meminta investasi, tapi juga ilmu pengetahuan. Mereka memastikan keuntungan tidak keluar dari negara,” ujarnya.

Sebaliknya, ia menilai banyak negara berkembang justru membuka diri tanpa syarat. “Kita hanya bilang, silakan datang, ambil keuntungan, tanpa meminta transfer teknologi,” katanya.

Lebih jauh, Vijay mengkritik cara pandang pembangunan yang sempit, yang hanya diukur dari pembangunan fisik seperti mal dan bandara.

“Pembangunan bukan tentang mal atau bandara. Pembangunan adalah menghapus kemiskinan, memberi harapan, dan meningkatkan kehidupan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Megawati Institute Hilmar Farid dalam pengantarnya mengatakan bahwa dunia saat ini tengah berada dalam situasi krisis, namun diskusi perlu diarahkan pada harapan dan kemungkinan, bukan sekadar keputusasaan.

“Kita ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kemungkinan, harapan, dan perjuangan,” kata Hilmar.

Hilmar juga menekankan bahwa semangat Bandung perlu diterjemahkan ke dalam konteks kekinian, termasuk menghadapi tantangan baru seperti krisis iklim.

“Diskusi hari ini mencoba menjembatani inspirasi dari 1955 dengan realitas hari ini,” ujarnya.

Hilmar menambahkan bahwa seni juga memiliki peran penting dalam gerakan sosial dan politik. “Seni bukan sekadar hiburan. Seni adalah bagian dari gerakan. Seni adalah denyut nadi politik,” katanya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya