Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Nusantara

Indonesia Butuh Tambahan 144 Juta Liter Susu Segar per Tahun buat MBG

MINGGU, 19 APRIL 2026 | 06:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menegaskan bahwa susu tetap masuk dalam komponen menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hanya saja untuk daerah-daerah yang belum memiliki peternakan ternak perah, atau masih sulit untuk mendapatkan pasokan susu dalam kemasan aseptik, susu bisa digantikan komponen lain dengan kandungan gizi dan protein hewani yang memadai.

Tim Pakar Bidang Susu BGN, Prof. Dr. Epi Taufik sudah membuat skema mengenai kebutuhan susu program MBG.

Berdasarkan data yang ada saat ini, produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) mencapai 808.352.840,61 kg/tahun atau sekitar 2 juta liter per hari.


“Sesuai spesifikasi susu dalam MBG untuk siswa TK sampai dengan SMA saat ini, persentase SSDN dalam susu MBG ini minimal 20 persen dan akan ditingkatkan bertahap sesuai peningkatan produksi SSDN. 20 persen dari 115-125 ml sama dengan 23-25 ml. Sedangkan jumlah siswa TK-SD ialah 54 juta tambah SMP-SMA 20 juta sama dengan 74 juta orang dari total 82,9 juta penerima. Dengan asumsi SPPG operasional saat ini, dari 20.000 dapur sekitar 60 juta orang penerima dan susu  diberikan 2 kali seminggu (8 kali sebulan) diberikan selama 12 bulan, maka perlu 144 juta liter susu segar per tahun,” kata Prof. Epi dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Minggu, 19 April 2026.

Sambung dia, jika sudah tercover semua dari 74 juta siswa berarti diperlukan 177.600.000 liter susu segar per tahun

“Saat ini SSDN yang terpakai antara 17,81 persen atau dibulatkan 18 persen untuk satu tahun. Jika untuk 74 juta siswa maka terpakai 22 persen SSDN eksisting,” jelas Prof. Epi.

Menurut dia, jika siswa diberikan tiap hari atau 20 hari dalam sebulan maka perlu 444 juta liter per tahun.

“Jika begitu maka 55 persen SSDN yang ada saat ini terpakai. Itu akan terjadi kompetisi tinggi dalam mendapatkan susu segar dan gangguan besar pada pasar susu regular atau commercial market,” ungkapnya.

Prof. Epi menjelaskan jika hanya 18 persen mengambil dari jatah SSDN yang selama ini untuk produk susu komersial/pasar reguler, di mana sebelum ada MBG juga belum dapat memenuhi permintaan. 

“Makanya dirasakan ada kesulitan mendapatkan susu segar, terutama bagi perusahaan yang selama ini tidak menyerap susu segar,” tutur dia.

Masih kata Prof, Epi, jadi susu segar belum dapat dikatakan langka karena masih tersedia, tetapi persaingan untuk mendapatkannya yang semakin ketat.

“Ditambah lagi mesin UHT (Ultra High Temperature)  terbatas, karena 1 line mesin digunakan untuk memproduksi susu UHT komersial dengan berbagai varian, ditambah lagi susu  MBG. Sehingga yang langka saat ini adalah susu UHT full cream plain karena keterbatasan mesin. Proses produksi harus melalui antrian,” jelasnya lagi.
 
Ia menyebut jika susu MBG untuk siswa diberikan seperti saat ini dalam 8 kali sebulan maka diperlukan 5,76 miliar kemasan susu per tahun.

"Kapasitas mesin UHT eksisting di Indonesia yang hanya 4,32 miliar kemasan per tahun yang digunakan  lebih besar untuk pasar komersial, saat ini diambil sebagian untuk produksi susu MBG. Sementara itu kebutuhan susu MBG 5,76 miliar pieces untuk 60 juta siswa atau 7,1 miliar kemasan per tahun untuk 74 juta siswa, sehingga kapasitas mesin UHT yang terbatas tersebut menyebabkan proses antrian produksi susu MBG,” bebernya.

Beberapa skenario yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan itu maka pemerintah perlu menambah jumlah populasi sapi perah atau ternak perah lainnya. 

“Sehingga kenaikan kandungan minimal susu segar 20 persen dalam susu sekolah MBG ke 30 persen dan seterusnya, mungkin baru dapat dinaikkan sekitar tahun 2027 atau 2028,” pungkasnya.


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya