Berita

Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Capres Ganjar Pranowo. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

MINGGU, 19 APRIL 2026 | 03:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik merupakan salah satu cara untuk merawat demokrasi di Indonesia. Karena itu, kritik terhadap pemerintah seharusnya dipandang sebagai bentuk kontribusi dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya ingin berbagi pengalaman saat berada di dalam pemerintahan, khususnya pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya, banyak kritik yang datang saat itu terbukti mengandung kebenaran.


"Kritik itu sehat bagi demokrasi. Sebenarnya ini PDI Perjuangan juga ingin sharing. Ketika kami berada di dalam pemerintahan khususnya pada periode kedua Presiden Jokowi, muncul banyak kritik. Dan kemudian ternyata banyak kritik-kritik yang diberikan itu adalah suatu kebenaran," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.

Lanjut dia, PDIP tidak ingin partai yang kini berada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami pengalaman seperti yang dirasakan partainya kala itu.

"Sehingga kita jadikan berbagai kritik justru sebagai bentuk rasa cinta kepada bangsa dan negara untuk memberikan suatu kontribusi ketika melihat di dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan visi yang baik dari Presiden Prabowo tetapi dalam praktiknya kemudian menimbulkan berbagai persoalan-persoalan," ujarnya.

Tak terkecuali jika PDIP menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto menyadari jika program prioritas Pemerintah ini memiliki visi yang sangat bagus untuk diterapkan. Hanya saja, banyak masyarakat yang melihat adanya persoalan dalam praktik pelaksanaannya.

"Padahal programnya sangat ideologis menyentuh kebutuhan rakyat, tetapi dalam praktik, PDI Perjuangan mencermati banyak hal yang telah disuarakan oleh masyarakat dan itu harus ditanggapi dengan terbuka," pungkasnya.


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya